Eksepsi Pembelaan terhadap AKBP Mindo Tampubolon

 

 


TIM PENASIHAT HUKUM AKBP MINDO TAMPUBOLON, S.IK.

JL. MARTAPURA NO. 3, JAKARTA.

TELP. (021) 31935278, FAX. (021) 3107103

 

N O T A   K E B E R A T A N

Atas Surat Dakwaan Penuntut Umum

Dalam Perkara Pidana No. 35/Pid.B/2012/PN.BTM

Pada Pengadilan Negeri Batam

 

 

Batam, 26 Januari 2012

 

Untuk dan atas nama Terdakwa:

 

Nama lengkap                                               : MINDO TAMPUBOLON, S.Ik.

Tempat lahir                                                  : Pekanbaru (Riau)

Umur / Tanggal lahir                                   : 40 tahun / 23 Mei 1971

Jenis kelamin                                                : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan             : Indonesia

Tempat tinggal                                             : Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A6 No. 02, Batam Centre, Kota Batam

Agama                                                              : Kristen Protestan

Pekerjaan                                                       : Anggota Polri

Pendidikan                                                     : S-1 (Sarjana Kepolisian)

 

Bersama ini kami menyampaikan Keberatan atas Surat Dakwaan Sdr. JPU, yang merupakan hak Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang kami beri judul :

 

TRANSKRIP  SKENARIO  KAH  SURAT  DAKWAAN  JPU  INI ?

 

 

 

 

I.   PENDAHULUAN

 

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Sidang Yang Mulia,

 

MENGAPA KAMI    M  A  U    MENJADI PEMBELA MINDO TAMPUBOLON?

Ada pertanyaan pada masyarakat, yang kami anggap penting, yaitu pertanyaan  MENGAPA KAMI   MAU  MENJADI PEMBELA MINDO TAMPUBOLON.

Masyarakat luas bertanya, mengapa kami para pengacara yang sehari-harinya, juga berjuang membela orang yang tidak mampu (miskin), orang-orang yang teraniaya secara pro bono alias gratis di Lembaga Bantuan Hukum, tanpa melihat perbedaan agama dan suku bangsa, kami yang berjuang dengan tidak melihat keuntungan pribadi, mengambil segala risiko, hanya semata-mata membela mereka, kaum miskin di dalam menegakan hukum, mengapa kami mau membela Terdakwa?

Pada dasarnya semua orang berhak mendapat pembelaan atau bantuan hukum. Itu merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar.

Kami mau membela Terdakwa disini karena Terdakwa, bahkan sejak ditetapkan sebagai Tersangka, telah kena cap, stigma pembunuh kejam dan berdarah dingin, penjahat tidak berprikemanusiaan. Banyak orang telah menganggap Mindo Tampubolon salah besar, patut dihukum seberat-beratnya, bahkan Sdr. JPU pun mendakwakan Pasal 340 KUHP yang ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Padahal faktanya tidaklah seperti apa yang diuraikannya di dalam Surat Dakwaan, apalagi komentar-komentar orang awam di luar sana, yang tidak mengetahui fakta yang sesungguhnya, yang tahunya hanya berdasarkan berita-berita yang tidak benar, yang berisi rekayasa-rekayasa. Berita-berita yang mengandung fitnah dan kepentingan-kepentingan dari pihak tertentu, yang bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya.

 

Semua orang “bisa” saja mengatakan Mindo “penjahat”, patut dihukum seberat-beratnya, namun hukum berbicara tentang pembuktian. Semua orang bisa membenci Mindo. Namun hukum tidak membenci Mindo. Hukum berpihak pada pembuktian.

 

Karena begitu banyaknya orang membenci Mindo, hanya dengan fitnah-fitnah orang yang ingin membela diri d

ari kasus ini, keterangan-keterangan yang tidak berdasarkan hukum, mencari popularitas, ingin mengambil keuntungan pribadi, serta rekayasa-rekayasa lah, kami para penasihat hukum berdiri tegak disini, untuk menegakkan keadilan, meluruskan opini-opini, rekayasa-rekayasa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di luar sana, termasuk di dalam persidangan ini. Walaupun opini-opini di luar sana sudah demikian terbentuk, sehingga orang banyak sudah “menghukum” Terdakwa, dan berharap Terdakwa mendapat hukuman seberat-beratnya, kami percaya, HUKUM DAN PEMBUKTIAN DI DALAM PERSIDANGAN INI TIDAK TUNDUK PADA OPINI-OPINI, REKAYASA-REKAYASA YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. HUKUM DAN PEMBUKTIAN TIDAK MEMBENCI MINDO TAMPUBOLON. HUKUM DAN PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN INI YANG AKAN MEMBERIKAN KEPUTUSAN APAKAH TERDAKWA BERSALAH ATAU TIDAK. SEMUA BERDASARKAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN, BUKANNYA KEBENCIAN, REKAYASA, OPINI, FITNAH DARI ORANG-ORANG YANG INGIN MENYELAMATKAN DIRI DARI KASUS INI.

 

Kami berdiri disini dalam rangka menegakkan hukum, mencari kebenaran materil, bukan kebenaran semu yang hanya berdasarkan rekayasa-rekayasa yang berdasarkan fitnah, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

 

Sidang Yang Mulia,

 

Di dalam negara hukum seperti negara kita ini, dianut suatu asas hukum pidana yang sangat terkenal, yaitu asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Asas ini dianut di seluruh dunia oleh negara-negara yang beradab. Walaupun di berbagai kejadian seringkali asas ini diabaikan, seperti yang terjadi di dalam kasus Terdakwa ini. Tentunya kita harus tunduk pada asas ini agar tidak disebut negara yang tidak beradab. Oleh sebab itu kita selaku warga negara dalam suatu negara yang beradab, wajib memegang teguh asas tersebut, yang tentunya juga harus diterapkan dalam persidangan yang mulia ini.

 

Dalam kesempatan yang baik ini, juga perlu kami sampaikan betapa asas praduga tidak bersalah telah dikesampingkan dalam proses peradilan, yang dijalani dan dialami oleh Terdakwa. Hak-hak Terdakwa tersebut bukan saja tidak diindahkan, namun jelas-jelas telah dilanggar, dikesampingkan, bahkan terbukti asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum, tidak diberlakukan bagi Terdakwa.

 

Sidang Yang Mulia

 

Kita semua tahu bahwa perkara Terdakwa yang sedang disidangkan saat ini adalah perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat. Bahkan selama beberapa bulan, bahkan sampai hari ini, kasus Terdakwa ini telah menjadi berita utama di sejumlah media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Oleh karena itu kami percaya bahwa jalannya persidangan disini akan berjalan semata-mata sesuai dengan hukum yang berlaku, agar masyarakat dapat menilai dan mengambil kesimpulan bahwa benarlah – (nantinya diharapkan) – semua yang terlibat di dalam persidangan ini berjalan semata-mata berdasarkan fakta, hukum, dan undang-undang.

 

Kami berharap dan percaya, baik Majelis Hakim maupun Saudara Penuntut Umum, tidak akan pernah berusaha untuk menegakkan keadilan dengan cara melanggar undang undang. Adalah mustahil persidangan yang mulia ini dapat menemukan keadilan yang hakiki  dengan melanggar undang – undang.

 

Sidang Yang Mulia,

 

Kami berdiri tegak disini bukan hanya semata-mata untuk membela kepentingan hukum Terdakwa, namun yang tidak kalah pentingnya, juga untuk memberikan pembelajaran hukum dan pencerahan kepada masyarakat luas, yang tidak mengikuti langsung persidangan disini, namun mengikutinya dengan cara membaca berita di media massa, baik media cetak maupun media elektronik.

 

Kami tidak khawatir, apalagi takut, bahwa di dalam mencari kebenaran materil, khususnya dalam kasus ini, serta menegakkan hukum secara umum di dalam due process of law dalam criminal justice system, atau dengan kata lain, di dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, akan ada oknum-oknum dari institusi-institusi yang terkena singgungan kami karena “keteledoran” oknum institusi tersebut, (kami masih menyebut keteledoran/kelalaian, bukannya kesengajaan), karena niat kami hanyalah semata-mata demi tegaknya hukum di negara yang kita cintai ini. Seandainya ada oknum institusi terkena singgungan kami, hendaknya institusi tersebut menyadari dan memperbaiki diri bahwa oknum institusi tersebut juga dapat melakukan kelalaian atau kesalahan, bukannya melindungi diri, sehingga kelihatan dengan jelas ternyata keteledorannya bukanlah semata-mata keteledoran, melainkan kesengajaan.

 

Pertanyaannya kini, apakah kita semua penegak hukum yang hadir dalam persidangan disini, Majelis Hakim, Sdr. JPU, Sdr. Panitera, setuju dengan pendapat kami untuk semata-mata menemukan kebenaran materil dan menegakkan hukum, dengan turut membongkar rekayasa dalam kasus pembunuhan ini.

 

Kami selaku Penasihat Hukum, dalam setiap kesempatan, dengan tidak bosan-bosannya selalu menyampaikan, bahwa dalam setiap perkara yang menarik perhatian masyarakat, ada tugas luhur dan kesempatan emas bagi kita, sebagai penegak hukum, untuk memberikan pelajaran hukum / pencerahan hukum kepada mereka yang memperhatikan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. Masyarakat enggan belajar hukum di fakultas hukum, oleh sebab itu kami katakan, ada tugas luhur pada kita yang terlibat dalam suatu proses hukum yang menarik perhatian masyarakat yaitu, “mengajari/memberi pelajaran/pencerahan” kepada mereka yang memperhatikan jalannya proses hukum yang sedang berjalan. Jadi adalah sangat penting untuk kita yang terlibat di dalam suatu proses hukum, untuk menunjukkan pada masyarakat, bahwa bagaimana hukum/proses hukum yang sebenar-benarnya. Bukannya mencari pembenaran, berkelit, berupaya memutar-balikkan hukum, memanipulasi hukum, merekayasa perkara, hanya dengan keinginan lari dari tanggung jawab hukum dan semata-mata mencari menang. Tugas kita yang terlibat dalam suatu proses peradilan adalah menegakkan hukum, bukan sekedar cari menang.

Namun sangat disayangkan, oknum penyidik Polda Kepri di bawah pimpinan Kombes Wibowo, justru melakukan tindakan-tindakan yang untuk mencapai tujuannya, dilakukan dengan cara merekayasa perkara, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, semata-mata bertujuan lari dari tanggung jawab hukum, dan berusaha mengkriminalkan Terdakwa. Tidak peduli apapun cerita atau fakta yang sebenarnya, yang penting Terdakwa dihukum. Jelas hal ini telah membawa pelajaran buruk bagi pemerhati hukum, orang-orang awam yang menaruh perhatian terhadap peristiwa hukum yang menarik perhatian masyarakat, dan menjadi sejarah buruk dalam penegakan hukum di Indonesia, setidak-tidaknya menjadi sejarah kelam bagi Polda Kepri.

 

Melihat berita maupun opini negatif tentang Terdakwa yang berkembang selama ini, kami percaya banyak orang telah terpengaruh dengan adanya berita maupun opini fitnah tersebut, dan cenderung menganggap Terdakwa seorang yang bersalah dan sepatutnya dihukum seberat-beratnya, dan melupakan asas praduga tidak bersalah. Oleh sebab itu, untuk menghindari kesimpulan yang keliru dari berbagai pihak, termasuk persidangan yang mulia ini, dan untuk mengembalikan posisi harkat dan martabat Terdakwa, dan tanpa bosan-bosannya, bersama ini kami kembali mengulangi untuk kesekian kalinya, mengemukakan dalil-dalil dari Mr. Trapman dalam buku Prof. Mr. J.M. Van Bemelen ” Straf Voordering “ cetakan 1950 halaman 90:

 

“Bahwa masing-masing pihak dalam suatu persidangan, yaitu Jaksa Penuntut Umum, Pembela/Penasihat Hukum, dan Hakim adalah mempunyai fungsi yang sama, meskipun mereka masing-masing mempunyai posisi yang berbeda, maka sudah selayaknyalah masing-masing pihak memiliki pendirian yang berbeda pula.”

 

Fungsi yang sama adalah karena pada dasarnya masing-masing pihak :

 

  1. Berusaha mencari kebenaran dengan menyelidiki secara jujur fakta-fakta perbuatan Terdakwa, maksud dan akibatnya, sebagaimana dituduhkan dalam surat dakwaan.
  2. Berusaha menilai, apakah fakta-fakta itu memenuhi unsur-unsur pidana untuk dapat tidaknya mempersalahkan Terdakwa  sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.
  3. Berusaha menilai hukuman apakah yang seadil-adilnya yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa.

 

Di lain pihak karena posisi yang berbeda sudah selayaknya mempunyai pendirian yang berbeda pula, karena :

 

Jaksa, meskipun selaku Pejabat Umum (Openbaar Ambtenaar) mempunyai posisi yang obyektif, namun sebagai akibat dari sifat accusatoir daripada proses peradilan pidana dimana Jaksa dan Terdakwa saling berhadapan dalam kedudukan yang sejajar (Als heilijkwaardige partijen tegenover elkander), maka Jaksa sebagai pihak penuntut dengan sendirinya mempunyai pendirian yang subyektif;

 

Pembela/Penasihat Hukum, oleh karena bukan pejabat Umum, maka dengan sendirinya mempunyai posisi yang subyektif, akan tetapi karena pada dasarnya berfungsi mengemukakan pendirian mengenai perbuatan-perbuatan tertuduh yang ditinjau dari sudut hukumnya (naar de Juridische Betekenis), formil maupun materiil, pendirian yang demikian itu dikatakan pendirian yang obyektif;

 

Akhirnya Hakim, sebagai Pejabat Umum dengan sendirinya mempunyai posisi yang obyektif, karena menjalankan fungsi mengadili terhadap masing-masing pendirian subyektif dari kedua belah pihak yang bertengkar di hadapannya, yaitu Jaksa Penuntut Umum di satu pihak dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya di lain pihak, oleh karena itu dengan sendirinya wajib atau setidak-tidaknya diharapkan memegang teguh pendirian yang tidak memihak atau menurut     Mr. Trapman ” Pendirian Yang obyektif “.

 

Sidang Yang Mulia,

 

Kami sengaja mengemukakan dalil-dalil Mr. Trapman tersebut bukan dengan maksud memberi kuliah, melainkan sebagai harapan/appeal kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar hendaknya tetap teguh pada pendirian yang obyektif.

 

Masalah pendirian yang obyektif dalam perkara ini secara khusus kami kemukakan, karena kami menganggap penting, mengingat telah ada upaya untuk membentuk opini publik atau “public opinion building” yang sangat memojokkan Terdakwa, bahkan sejak pada mula Terdakwa disidik di Polda Kepulauan Riau (Kepri), di bawah pimpinan Kombes Wibowo, saat itu selaku Direskrimum, yang telah merekayasa kasus Terdakwa ini.  Melalui “public opinion building” tersebut, Terdakwa telah diperlakukan seolah-olah Terdakwa adalah seorang penjahat dan pembunuh yang berbahaya, padahal keterangan Kombes Wibowo tersebut adalah fitnah, rekayasa, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, hanya semata-mata berdasarkan keterangan 2 (dua) orang yang mengaku telah melakukan pembunuhan. Keterangan itu pun diberikan oleh 2 (dua) orang yang mengaku telah melakukan pembunuhan, setelah sebelumnya 1 (satu) bulan “disekap” di Polda Kepri, dan setiap hari bertemu dengan oknum-oknum penyidik, di bawah pimpinan Kombes Wibowo.

 

Tadinya, 2 (dua) orang yang mengaku telah melakukan pembunuhan ini, mengaku melakukan pembunuhan bersama 7 (tujuh) orang Satpam. Akibat keterangan 2 (dua) orang pelaku pembunuhan ini, 7 (tujuh) orang Satpam dijadikan tersangka, disiksa habis-habisan lebih dari 2 (dua) minggu, sampai mereka mengadu ke Komnas HAM di Jakarta. Setelah Komnas HAM turun tangan, 7 (tujuh) orang Satpam ini dilepas dari tahanan, dan 2 (dua) orang pelaku pembunuhan ini mencabut keterangannya. Jelas, 2 (dua) orang pelaku pembunuhan ini, keterangannya tidak dapat dipercaya. BAP-BAP 2 (dua) orang pelaku pembunuhan ini, yang menyatakan melakukan pembunuhan bersama 7 (tujuh) orang Satpam, justru tidak pernah ditemukan di dalam berkas perkara Terdakwa maupun berkas perkara 2 (dua) orang pelaku pembunuhan tersebut (Gugun Gunawan dan Rosita). Tidakkah ini bukti penggelapan yang dilakukan oknum-oknum penyidik di Polda Kepri, yang didukung dan diteruskan oleh Sdr. JPU ke dalam persidangan yang mulia disini.

 

Demikian juga pada waktu pertama kali diperiksa, 2 (dua) orang pelaku pembunuhan ini tidak pernah menyebut nama Terdakwa sama sekali. Setelah ke 7 (tujuh) orang Satpam tersebut, perkaranya entah bagaimana, 2 (dua) orang pelaku pembunuhan ini mengubah pernyataannya dengan mengatakan melakukan pembunuhan bersama-sama dengan Terdakwa.

 

Aneh bin ajaib, Kombes Wibowo tetap mempercayai keterangan 2 (dua) orang pelaku pembunuhan ini, yang terbukti melakukan kebohongan, dengan tidak diteruskannya perkara 7 (tujuh) anggota security, dan yang baru sebulan kemudian mengatakan mengubah pengakuannya dengan mengatakan melakukan pembunuhan bersama Terdakwa. Dan lebih aneh lagi, Sdr. JPU dapat menerima berkas perkara yang berisi kebohongan dan rekayasa itu.

 

Sidang Yang Mulia,

 

KAMI MENGHENDAKI SDR. JPU, DALAM TANGGAPANNYA NANTI, MENJAWAB PERTANYAAN KAMI DI BAWAH INI.

 

  1. Dimanakah BAP-BAP 2 (dua) orang pelaku pembunuhan tersebut (Gugun Gunawan dan Rosita), yang menyatakan melakukan pembunuhan bersama 7 (tujuh) orang Satpam, sehingga 7 (tujuh) orang Satpam ditangkap dan disiksa oleh penyidik, namun kemudian dilepaskan. Kami tidak menemukan BAP tersebut di dalam berkas perkara. Apakah BAP tersebut sengaja disembunyikan oleh penyidik atau oleh jaksa.

 

  1. Dimanakah BAP Konfrontir antara Terdakwa dengan 2 (dua) orang pelaku pembunuhan tersebut (Gugun Gunawan dan Rosita), di Mabes Polri, yang dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa. BAP Konfrontir tersebut telah kami minta untuk diperbaiki, baik di penyidik kepolisian maupun Kejaksaan Negeri Batam, namun sampai saat ini, permintaan kami yang berdasarkan hukum tersebut, tidak pernah ditanggapi. Ini juga bukti bahwa oknum penyidik dan Sdr. JPU menggelapkan BAP tersebut.

 

  1. Dimanakah berkas perkara yang berisi BAP-BAP ke 7 (tujuh) orang Satpam tersebut selaku Tersangka. Bagaimana dengan kelanjutan perkara 7 (tujuh) orang Satpam ini. Kami ingatkan dengan keras, jangan sampai perkara 7 (tujuh) orang Satpam ini menguap tidak tahu rimbanya.

 

Kalau dilanjutkan, kapan dan dimana berkasnya. Kalau dihentikan, bagaimana dasar hukumnya. Jangan hanya karena rekayasa penyidik untuk mengkriminalkan Terdakwa, dianggap “sudah berhasil”, berkas perkara 7 (tujuh) orang Satpam tersebut “di peti es kan”, dipendam, dan tidak jelas perkembangannya.

Kami akan menuntut Kombes Wibowo, saat itu sebagai Direskrimum Polda Kepri, dan saat ini karena persidangan ini adalah persidangan terbuka, kami juga akan mengirim surat serta melampirkan Nota Keberatan ini kepada Kapolri, Kabareskrim, Kadiv Propam, dan Kadiv Binkum Mabes Polri, Kompolnas, dan Nota Keberatan ini pun akan kami kirimkan ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kepala Kejaksaan Negeri Batam. Hal ini kami ajukan dalam rangka penegakan hukum dan perbaikan kinerja penegak hukum, bukan sebagai ancaman.

 

KAMI JUGA MENGAJAK REKAN-REKAN WARTAWAN, BAIK MEDIA CETAK MAUPUN MEDIA ELEKTRONIK, UNTUK IKUT BERSAMA KAMI MEMBONGKAR REKAYASA DALAM KASUS PEMBUNUHAN PUTRI MEGA UMBOH INI, SUPAYA HUKUM BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA, DAN PADA GILIRANNYA HUKUM TEGAK DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG KITA CINTAI INI.

 

Seandainya Sdr. JPU tidak menjawab dan tidak menghadirkan semua yang kami minta agar dihadirkan dalam persidangan ini, berarti benarlah perkara Terdakwa disini penuh rekayasa.

 

Sidang Yang Mulia,

 

Lihatlah betapa gencarnya pemberitaan selama ini, yang begitu memojokkan Terdakwa, dan telah menempatkan Terdakwa dalam posisi titik nadir, di cap sebagai pembunuh. Asas praduga tidak bersalah sama sekali tidak diberlakukan lagi terhadap Terdakwa. Opini publik sengaja dibangun hanya untuk menyudutkan Terdakwa, dan menyebabkan penderitaan bagi Terdakwa.

 

Dibawah ini kami kutip sebagian pemberitaan “fitnah” tentang Terdakwa :

  1. 1.         AKBP MINDO OTAKI PEMBUNUHAN ISTRINYA  (Batam Pos, 2 Agustus 2011)
  2. 2.         TERNYATA AKBP MINDO AKTOR PEMBUNUH ISTRI SENDIRI  (suarapembaruan.com, 3 Agustus 2011 )

Sebuah pemberitaan semestinya memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat. Bukannya didasarkan pada penilaian pribadi, apalagi karena sentimen atau kepentingan tertentu, apalagi yang bersumber dari oknum penyidik yang memfitnah dan merekayasa perkara Terdakwa dengan tujuan agar pemeriksaan perkara segera selesai, yang akhirnya menyebabkan pemberitaan tersebut menjadi tidak berimbang, tidak informatif, dan cenderung merugikan pihak yang diberitakan. Penempatan judul berita yang tidak tepat, dan terkesan bombastis, juga dapat menyebabkan pemberitaan menjadi kurang objektif.

 

Kiranya cukuplah pemberitaan-pemberitaan selama ini yang sudah sangat “membunuh karakter” Terdakwa, yang menyebabkan kami secara khusus meminta Majelis Hakim serta persidangan yang mulia disini untuk tetap berpendirian yang objektif. Kami sangat khawatir atas publikasi yang dilansir selama ini yang dapat menggoyangkan pendulum keadilan yang seharusnya bergantung tegak, tidak berpihak atau menjadi condong ke kiri atau ke kanan. Dengan uraian kami disini kami berharap pendulum keadilan kembali bergoyang ke tengah dan bergantung tegak, tidak condong ke kiri atau ke kanan.

 

Sidang Yang Mulia

 

Terdakwa yang duduk di hadapan kita sekarang ini adalah seorang perwira kepolisian yang mempunyai prestasi yang baik, yang dikenal (setidak-tidaknya di kalangan  profesinya, dan dalam kalangan bekerjanya) sebagai orang yang profesional. Kami sangat memahami adagium yang berbunyi  equality before the law (kesamaan di depan hukum), sehingga bukannya maksud kami untuk meminta, quod-non, perlakuan istimewa terhadap Terdakwa, namun setidak-tidaknya ada “sedikit” penghormatan terhadap Terdakwa, dengan tidak menganggapnya sebagai seorang pembunuh, yang pantas diperlakukan sebagai seorang yang sungguh-sungguh sudah pasti bersalah.

 

Justru menjadi pertanyaan besar bagi kami, mengapa oknum-oknum penyidik Polda Kepri di bawah pimpinan Kombes Wibowo, tega melakukan tindakan tidak berprikemanusiaan kepada Terdakwa, yang notabene adalah anggota polisi di Polda Kepri sendiri, yang pernah bersama-sama bertugas di Polda Kepri, dengan sikap tidak bersahabat, bahkan bermusuhan, dengan melanggar asas praduga tidak bersalah dan sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan Terdakwa yang baru saja kehilangan istri yang sangat dicintainya, yang dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Belum lagi dipikirkan kemungkinan anak Terdakwa bernama Kezia tersebut, yang bisa saja saat itu kehilangan nyawanya jika tidak segera ditemukan di Hotel Bali. Belum lagi sikap tidak terpuji dari Kombes Wibowo kepada Terdakwa pada saat pencarian istri dan anak Terdakwa, yang akan kami uraikan di bawah nanti.

 

Kami sangat mengkhawatirkan oknum-oknum penyidik dibawah pimpinan Kombes Wibowo, yang bekerja menyidik perkara a quo bukan dengan maksud menegakkan keadilan, melainkan mengharapkan tepukan di pundak dan ucapan “good job, well done” dari Sdr. Wibowo. Kekhawatiran Terdakwa ini sangat beralasan karena adanya indikasi pemaksaan status Mindo Tampubolon untuk menjadi seorang Tersangka/Terdakwa dalam perkara a quo. Dalam proses penyidikan perkara Terdakwa, diduga telah terjadi upaya “REKAYASA PERKARA” yang dilakukan oleh oknum-oknum penyidik Ditreskrimum Polda Kepri, di bawah pimpinan Kombes Wibowo selaku Direskrimum Polda Kepri, terkait penyidikan perkara a quo dengan tujuan semata-mata hanya untuk menutupi kesalahannya yang sangat fatal dalam proses penyidikan kematian istri Terdakwa.

 

Sejumlah bukti-bukti, fakta-fakta yang menunjukkan kesalahan oknum-oknum penyidik Ditreskrimum Polda Kepri, di bawah pimpinan Kombes Wibowo selaku Direskrimum Polda Kepri, terkait dugaan adanya upaya “Rekayasa Perkara”, yaitu :

 

  1. A.        KRONOLOGIS PERISTIWA PEMBUNUHAN ALMH. PUTRI MEGA UMBOH;

 

1)         Pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2011, sekitar pukul 06.30 WIB, istri Terdakwa (korban), beserta anak, dan pembantunya yang bernama Rosita, mengantar Terdakwa ke kantornya di Mapolda Kepri. Siang harinya Terdakwa beberapa kali menghubungi korban melalui telepon, namun tidak tersambung. Terdakwa berpikir mungkin karena masalah sinyal.

 

2)         Pada sore hari ketika Terdakwa pulang, rumah Terdakwa dalam kondisi kosong terkunci dan mobil tidak ada. Pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui keberadaan korban, anak, dan pembantu, karena telepon mereka tidak bisa dihubungi.

 

3)         Setelah menghubungi seluruh keluarga dan kenalan, namun tidak ada hasilnya, kemudian Terdakwa melapor kepada atasannya langsung (AKBP. Anton / Wadir Reskrimsus), yang segera bertindak mencari keberadaan istri Terdakwa. Namun sampai keesokan harinya, hari Sabtu pagi, Tim Reskrimsus Polda Kepri belum menemukan keberadaan istri Terdakwa tersebut.

 

4)         Pada keesokan harinya, pagi-pagi, hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2011, Terdakwa melapor kepada atasannya langsung, Direktur Reskrimsus Polda Kepri, Kombes Tumpal Manik, yang kemudian melapor kepada Kapolda Kepri. Selanjutnya Kapolda Kepri memerintahkan seluruh jajarannya untuk mencari istri Terdakwa.

 

5)         Ketika anak Terdakwa ditemukan, Terdakwa bertemu Direktur Reskrimum Polda Kepri (Kombes Wibowo). Direktur Reskrimum Polda Kepri, Kombes Wibowo, mengatakan “Kenapa semua orang harus terlibat untuk urusan ini, padahal ini adalah urusan keluargamu, tapi semua orang jadi repot. Capek semua orang karena masalah rumah tangga kamu, sampai Kapolda terganggu main golf gara-gara kamu“, dan kepada AKBP (Purn) Daud Ginting / ipar Terdakwa, mengatakan: “nasihatkan itu Mindo, supaya tidak membuat rusuh Polda Kepri”. Sdr. AKBP (Purn) Daud Ginting ini akan kami ajukan sebagai saksi dalam persidangan Terdakwa ini.

 

5.1. Bahwa yang menemukan anak Terdakwa adalah anggota dari RESKRIMSUS Polda Kepri, di bawah pimpinan Direktur KRIMSUS, Kombes Tumpal Manik, BUKAN OLEH RESKRIMUM Polda Kepri, di bawah pimpinan Kombes Wibowo, selaku Direskrimum.

 

Disinilah mulainya permasalahan menjadi rumit, karena sejak semula Kombes Wibowo, selaku DireskrimUM, yang seharusnya aktif dalam mencari dan menemukan anak dan istri Terdakwa, namun yang berhasil adalah ReskrimSUS, karena Kombes Wibowo, selaku DireskrimUM, melalaikan tugasnya, dan sama sekali tidak melakukan tindakan profesional yang seharusnya dilakukan.

Dan tindakan-tindakan tidak profesional dan sangat memalukan institusi kepolisian terus berlanjut, seperti kami uraikan di bawah ini.

 

6)      Bahwa di saat jenazah korban ditemukan pada tanggal 26 Juni 2011, pembantu Terdakwa yang bernama Rosita alias Ros dan pacarnya bernama Gugun Gunawan alias Ujang, TELAH MENGAKUI bahwa mereka adalah pembunuh istri Terdakwa, di rumah Terdakwa, tanpa menyebut disuruh oleh Terdakwa.

 

Catatan :     Ujang ini juga pernah terlibat perkara pembunuhan di daerah Lampung.

 

7)      Bahwa pengakuan kedua tersangka tersebut, tentang tindak pembunuhan yang mereka lakukan, telah disampaikan secara berulang-ulang dihadapan Direktur Reskrimsus, Kasat Brimob, serta anggota-anggota yang ikut dalam penyidikan kasus tersebut.

Bahkan Direktur Reskrimum yaitu Kombes Wibowo juga ikut menanyai para pelaku tersebut.

Pembantu tersebut bahkan mengaku sambil memeluk dan meminta tolong pada Dir Reskrimsus “Ibu (istri Mindo) telah dibunuh, dan pembunuhnya adalah “Ujang” dengan pisau, lehernya dipotong dan mayatnya dibuang disemak-semak di daerah Punggur”.

Saat itu, Ros sama sekali tidak ada menyebutkan keterlibatan Terdakwa dalam pembunuhan tersebut.

 

Baru  SATU BULAN KEMUDIAN, setelah ditahan di Polda Kepri, bertemu terus menerus dengan oknum-oknum penyidik, di bawah pimpinan Kombes Wibowo, kedua tersangka pembunuh,penculik dan perampok tersebut mengatakan bahwa mereka disuruh oleh AKBP Mindo Tampubolon, S.IK., tanpa didukung oleh alat bukti lainnya. Hal ini sangat jauh berbeda dengan Surat Dakwaan Sdr. JPU, halaman 6, yang menyatakan “Pada hari Minggu pagi tanggal 26 Juni 2011 saksi Gugun Gunawan Als Ujang bin Ade menjelaskan peristiwa yang sebenarnya kepada polisi”. Hal ini bukan saja menunjukkan Surat Dakwaan Sdr. JPU tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak cermat, namun juga Sdr. JPU telah memanipulasi berkas perkara, karena BAP saksi Gugun tertanggal 26 Juni 2011 tersebut, tidak pernah ada dalam berkas perkara Terdakwa.

 

Kami minta Sdr. JPU menjawab hal ini, kenapa Sdr. JPU menyebut BAP Gugun tertanggal 26 Juni 2011 di dalam Surat Dakwaan, padahal BAP tersebut tidak pernah ada di dalam berkas perkara.

 

8)      Bahwa kasus pembunuhan tersebut bukan kasus tunggal, melainkan didahului juga dengan penculikan, perampokan, penganiayaan serta pembobolan ATM milik AKBP Mindo Tampubolon, S.Ik.

 

  1. B.        ADAPUN UPAYA “REKAYASA PERKARA” YANG DILAKUKAN OKNUM PENYIDIK DITRESKRIMUM POLDA KEPRI DI BAWAH PIMPINAN KOMBES WIBOWO ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

 

Bahwa dalam proses penyidikan terhadap perkara a quo, Terdakwa telah ditetapkan sebagai Tersangka yang diduga melanggar pasal 340 KUHP jo 55 KUHP ayat (1) ke-1 tanpa bukti-bukti yang kuat menurut hukum, yaitu:

 

1)         Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan pengakuan dari Ujang dan Ros (keduanya pelaku pembunuhan) setelah selama satu bulan ditahan oleh penyidik Polda Kepri, dan bertemu terus menerus dengan oknum-oknum penyidik, di bawah pimpinan Kombes Wibowo;

 

2)         Bahwa Direktur Reskrimum Polda Kepri (Kombes Wibowo) telah dengan tidak profesional, kalau tidak mau dikatakan sewenang-wenang, menetapkan status Tersangka terhadap Terdakwa tanpa didukung dengan alat bukti lain yang mendukung keterangan kedua pelaku pembunuhan tersebut;

 

3)         Bahwa oknum penyidik dibawah pimpinan Kombes Wibowo menetapkan Terdakwa sebagai Tersangka antara lain juga berdasarkan pengakuan Ros  (pelaku pembunuhan) pada saat sedang KESURUPAN. Masalah kesurupan inilah yang dipercaya oleh oknum penyidik dibawah pimpinan Kombes Wibowo.

 

Hal mempercayai kesurupan roh ini, dapat dilihat pada hasil gelar perkara dalam penetapan Terdakwa sebagai tersangka, yang kami lampirkan dalam Nota Keberatan ini.

4)         Bahwa terlebih-lebih lagi, bentuk kesewenang-wenangan dan ketidakprofesionalan para oknum penyidik di bawah pimpinan Kombes Wibowo dalam perkara a quo semakin terlihat dengan menangkap 10 (sepuluh) orang security yang diduga terlibat  dalam perkara a quo, 7 (tujuh) orang security bahkan telah ditetapkan sebagai Tersangka, lagi-lagi semata-mata berdasarkan pengakuan kedua pelaku pembunuhan tersebut.

 

4.1.   Mengenai 7 (tujuh) orang security yang ditetapkan sebagai Tersangka, berdasarkan keterangan kedua orang pembunuh tersebut, telah ditahan selama tidak kurang dari 1 (satu) bulan, dipukuli, disiksa, diintimidasi, dan karena tidak terbukti sama sekali, akhirnya dilepas.

4.2.   Bahwa anggota security yang ditangkap dan disiksa tersebut, telah mengadu ke Komnas HAM.

4.3.   Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 dan tanggal 12 Agustus 2011, Kapolda Kepri melalui Kombes Wibowo mengadakan pertemuan dengan 7 (tujuh) orang Security dan telah memberikan uang kepada 7 (tujuh) orang Security tersebut, masing-masing sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan permintaan  agar para security menutupi kasus penyiksaan yang telah mereka alami selama dalam penahanan di Polda Kepri, dan tidak melaporkan peristiwa penyiksaan yang telah mereka alami ke Komnas HAM.(Lampiran : Surat Pernyataan dari Supriyanto, salah seorang security). 

Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan salah seorang security, Kombes Wibowo juga telah memfitnah AKBP Mindo Tampubolon, S.Ik. dengan mengatakan bahwa penangkapan yang berujung penyiksaan terhadap 7 (tujuh) orang Security tersebut adalah atas perintah AKBP Mindo Tampubolon, S.Ik.;

 

Bahwa kejanggalan, ketidakprofesionalan dan pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh oknum penyidik di bawah pimpinan Kombes Wibowo adalah :

 

  • Sejak jenazah istri Terdakwa ditemukan, sampai dengan dimakamkan, penyidik di bawah pimpinan Kombes Wibowo TIDAK MELAKUKAN OTOPSI, dengan alasan sibuk dan lupa. Otopsi baru dilakukan 1 (satu) bulan kemudian, dan itu pun atas desakan pihak Terdakwa/keluarga Terdakwa,
  • Ditreskrimum Polda Kepri atas perintah Kombes Wibowo melakukan pengambilan darah Terdakwa secara melanggar hukum dan menyalahi prosedur, yaitu dengan cara “menyedot” darah Terdakwa, yang dilakukan oleh orang yang mengaku dari Laboratorium Prodia, bukan dari bagian Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polda Kepri, tanpa diketahui berapa banyak darah Terdakwa yang diambil, digunakan untuk apa, disimpan dimana, siapa yang bertanggung jawab, bahkan Terdakwa mendengar kabar bahwa darahnya tersebut disimpan di dalam kulkas Reskrimum Polda Kepri, di bawah pimpinan Kombes Wibowo.

Hal ini sungguh-sungguh sangat berbahaya mengingat darah Terdakwa tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum penyidik di bawah pimpinan Kombes Wibowo. Dan tentunya Kombes Wibowo harus bertanggungjawab atas pelanggaran hukum dan tindakannya yang tidak profesional ini.

Selain itu pengiriman sample darah Terdakwa ke Surabaya dilakukan tanpa sepengetahuan Terdakwa dan kuasa hukumnya, padahal Terdakwa dan kuasa hukumnya sudah meminta untuk diikutsertakan dalam pengiriman sample darah Terdakwa tersebut. Dan yang lebih fatal lagi, pengambilan sample darah Terdakwa dilakukan tanpa adanya BAP.

Dan lebih parahnya lagi Sdr. JPU dalam Surat Dakwaannya sama sekali tidak menyebutkan mengenai kesalahan fatal yang dilakukan penyidik dalam proses pengambilan darah milik Terdakwa ini. Apakah ini bentuk “solidaritas rekayasa yang berkesinambungan”. Kami serahkan kepada persidangan yang mulia disini untuk menilainya.

5)         Selanjutnya menurut berita-berita di sejumlah media massa di Batam, bahwa pada  tanggal  9 Agustus 2011, Kapolda Kepri  telah mengundang paranormal Ki Joko Bodo ke Polda Kepri untuk membantu mengungkapkan motif  pembunuhan Putri Mega Umboh, dan untuk membuktikan peran  AKBP Mindo Tampubolon, S.Ik. dalam kasus pembunuhan tersebut.

Hal ini dibenarkan oleh Ki Joko Bodo saat diwawancara oleh media lokal di Batam mengenai maksud kedatangannya ke Polda Kepri (Lampiran : kliping berita Tribun Batam news edisi tanggal 10 Agustus 2011), dan hal ini pun tidak dibantah oleh Polda Kepri.

 

6)         Bahwa dalam pemeriksaan tanggal 17 Agustus 2011, ditunjukkan kepada Terdakwa “barang-barang sitaan”, padahal Terdakwa tidak mengetahui sama sekali perihal penyitaan barang tersebut. Bahkan dalam BAP tertanggal 17 Agustus 2011 tersebut, Terdakwa mengatakan “mengenai barang-barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan yang disita tanpa seijin saya, agar segera dikembalikan kepada saya”.

 

7)         Bahwa pada tanggal 8 September 2011, dilakukan “rekonstruksi” pembunuhan istri Terdakwa, tanpa memberitahukan atau melibatkan Terdakwa. Di dalam “rekonstruksi” tersebut, peran Terdakwa ternyata dilakukan oleh peran pengganti, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Terdakwa.

 

“Rekonstruksi” tersebut jelas merupakan “sinetron” yang disusun oleh “sutradara” Kombes Wibowo, karena “rekonstruksi” tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, mengenai keterlibatan Terdakwa, terlebih-lebih lagi dilakukan tidak sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

 

Selain itu Kabid Humas Polda Kepri, AKBP Hartono, juga telah melakukan kebohongan publik di sejumlah media massa, dengan mengatakan telah memberitahukan rencana “rekonstruksi” kepada Terdakwa, padahal faktanya Terdakwa tidak pernah diberitahu.

 

8)         Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, hanya beberapa hari menjelang perayaan hari besar agama yang dianut oleh Terdakwa (Natal), Kombes Wibowo selaku Direskrimum Polda Kepri telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan terhadap Terdakwa, dimana kedua surat tersebut ternyata telah dipersiapkan sebelumnya oleh Kombes Wibowo dari Batam, untuk dibawa dan dilaksanakan di Jakarta.

Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan tersebut, ditandatangani oleh Kombes Wibowo, satu hari setelah dirinya mendapat telegram rahasia (TR), untuk dimutasikan ke PTIK.

Disini jelas bukan adanya “dendam” antara Kombes Wibowo kepada Terdakwa. Entah dendam karena apa.

 

Selain bukti-bukti rekayasa tersebut diatas, kami juga masih mempunyai setumpuk bukti rekayasa lagi, yang telah dilakukan oleh penyidik dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini, dan pada gilirannya akan kami ungkapkan dan kami buktikan di dalam persidangan yang mulia ini.

 

Majelis Hakim Yang Terhormat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Sidang Yang Mulia,

 

Terdakwa didudukkan di dalam persidangan ini, hanya berdasarkan BAP di Kepolisian berdasarkan keterangan 2 (dua) orang tersangka pembunuh yang memberikan keterangan dengan penuh fitnah dan rekayasa, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara “spekulatif”, memuat hal-hal yang substansinya TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA, dan yang berakibat salah arah/misleading proses pencarian keadilan, proses menemukan keadilan, dan proses penegakan hukum di dalam persidangan ini, semata-mata agar dapat menghukum Terdakwa seberat-beratnya.

 

Berkas perkara Terdakwa merupakan dasar permulaan untuk menyusun Surat Dakwaan di dalam persidangan ini. Bilamana BAP itu dimuat tidak sesuai dengan fakta dan peraturan yang berlaku, pasal-pasal yang didakwakan, maka surat dakwaan tidak lagi mempunyai tempat berpijak, seakan-akan menggantung di udara.

 

Bilamana kesalahan itu ditambah lagi dengan kesalahan pencantuman fakta-fakta (apalagi ditambah atau terpengaruh dengan kebohongan, fitnah dan rekayasa dalam kasus Terdakwa), maka lengkaplah kesalahan Surat Dakwaan, sehingga menyebabkan Surat Dakwaan kehilangan dasar hukumnya, dan oleh karenanya menjadi tidak sah menurut hukum, setidak-tidaknya surat dakwaan itu merupakan obscuur libel yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

 

Dan apabila hal ini dibiarkan, atau dengan kata lain Surat Dakwaan Sdr. JPU diterima dalam persidangan ini, maka persidangan disini pun akan menjadi tersesat oleh karena Surat Dakwaan Sdr. JPU yang merupakan penuntun atau pintu masuk untuk memulai proses persidangan disini, namun ternyata Surat Dakwaan yang merupakan pintu masuk tersebut membawa kita pada lorong proses persidangan yang salah, atau dengan kata lain misleading. Tentu kita semua yang terlibat dalam persidangan yang mulia disini, tidak mau terperosok dalam peradilan yang sesat.

 

Sidang Yang Mulia,

 

Kami  yakin dan sangat menyesalkan bahwa Sdr. JPU akan menanggapi Nota Keberatan kami ini dengan jawaban klise (jawaban yang selalu digunakan untuk menjawab atau menangkis nota keberatan para penasihat hukum), dengan mengatakan bahwa :

 

“  nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ini sudah di luar materi eksepsi yang dibenarkan oleh Pasal 156 ayat (1) KUHAP atau sudah memasuki pokok perkara, sehingga oleh karenanya tidak perlu ditanggapi.

 

Kami katakan hal demikian karena dari pengalaman kami selama ini, Jaksa Penuntut Umum seringkali di dalam setiap persidangan memberikan jawaban seperti itu. Karena Jaksa Penuntut Umum hanya bertujuan “mencari menang” di dalam menangani sebuah perkara, dan juga karena Jaksa Penuntut Umum tidak mampu, tidak mau, dan tidak berani menjawab pertanyaan-pertanyaan kami yang sangat penting di dalam Nota Keberatan ini.

 

Lagipula, bukankah hal-hal yang diuraikan oleh Sdr. JPU di dalam Surat Dakwaannya tentang perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa       merupakan hal-hal yang sudah menyangkut materi perkara. Bahkan nampak sekali Sdr. JPU “menelanjangi” dugaan perbuatan Terdakwa habis-habisan, yang mengakibatkan pendulum keadilan menjadi tidak seimbang, dan condong mengarah kepada Sdr. JPU.

 

Bukankah dengan mendengar dakwaan Sdr. JPU barusan tadi, persidangan ini dapat berkesimpulan sementara bahwa benarlah, quad non, apa yang didakwakan oleh Sdr. JPU dalam Surat Dakwaannya tersebut. Padahal telah diungkapkan di atas tadi bahwa BAP yang dijadikan dasar Surat Dakwaan adalah BAP 2 (dua) orang pelaku pembunuhan, yang memberikan keterangan berdasarkan fitnah dan rekayasa, dan keterangannya pun penuh dengan kebohongan.

 

Tentunya hal-hal yang sudah disebutkan dalam Surat Dakwaan tersebut harus disangkal sekarang ini, dalam Nota Keberatan kami ini, agar pendulum keadilan tetap bergantung tegak di tengah, artinya agar persidangan ini dan masyarakat yang mengikuti persidangan ini mendapat gambaran yang jelas, berimbang, tidak terbawa arus Surat Dakwaan yang sudah memasuki materi pokok perkara. Walau Sdr. JPU pasti akan menanggapi Nota Keberatan kami ini dengan mengatakan Nota Keberatan kami ini sudah memasuki materi pokok perkara, namun kami percaya sebenarnya Sdr. JPU tidak mau, tidak berani, enggan, tidak  sanggup menanggapi Nota Keberatan/Eksepsi ini.

 

Sangatlah tidak adil, tidak fair, tidak berimbang, apabila Sdr. JPU yang sudah dengan begitu bebasnya mengungkapkan, membacakan materi pokok perkara, sedangkan kami dibatasi hanya boleh mengomentari hal-hal yang bersifat yuridis formil. Bukankah kita semua berharap sidang ini berjalan tidak memihak, berimbang, adil, dan fair. Oleh sebab itu, kami minta Sdr. JPU, kalau berani, agar dalam tanggapannya atas Nota Keberatan kami ini dapat memberikan tanggapan/jawaban atas seluruh isi Nota Keberatan kami ini, termasuk hal-hal yang menurut Sdr. JPU sudah masuk ke dalam materi pokok perkara, karena Sdr. JPU sendiri sudah membacakan materi pokok perkara, sehingga adalah adil bila Sdr. JPU yang sudah memasuki materi pokok perkara dalam Surat Dakwaannya, Terdakwa maupun kami selaku Penasihat Hukumnya pun dapat menanggapi dakwaan yang telah memasuki pokok perkara. Dengan kata lain, kami berharap janganlah Sdr. JPU dengan dalih Nota Keberatan kami sudah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga tidak perlu ditanggapi.

 

Mari Sdr. JPU, tunjukkan keinginan dan kemauan Sdr. JPU untuk menegakkan keadilan, bukannya hanya berkeinginan agar Terdakwa dapat dihukum. Mari tunjukkan dalam persidangan ini, tunjukkan kepada seluruh masyarakat di luar sana yang mengikuti persidangan ini, tunjukkan pada dunia hukum dalam negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, bahwa institusi kejaksaan sekarang ini sudah jauh lebih baik dari yang sudah-sudah.

 

Mari Sdr. JPU, bantu kami dan bantu persidangan disini untuk mengembalikan agar pendulum keadilan berdiri tegak di tengah persidangan ini. Biarkanlah keadilan ditegakkan di dalam persidangan yang mulia disini.

 

Kami juga berharap Majelis Hakim nantinya tidak membenarkan begitu saja pendapat Sdr. JPU yang tidak ingin menanggapi seluruh Nota Keberatan kami ini dengan alasan sudah memasuki materi pokok perkara. Kami percaya Majelis Hakim pun dapat melihat bahwa Sdr. JPU di dalam Surat Dakwaannya sudah memasuki materi pokok perkara, dan tentunya adalah tidak fair apabila kami dilarang mengomentari Surat Dakwaan yang sudah memasuki materi pokok perkara tersebut. Oleh karenanya kami percaya Majelis Hakim nantinya akan dapat memberikan putusan yang tidak memihak, adil, dan fair.

 

Kami teringat kata-kata yang bijaksana yang mengatakan, “Hukum yang baik, di tangan penegak hukum yang buruk, hasilnya akan menjadi buruk. Sebaliknya, hukum yang buruk, di tangan penegak hukum yang baik, hasilnya akan menjadi baik”.

 

 

  1. II.          EKSEPSI MENGENAI PROSES PENYIDIKAN YANG YANG TIDAK SAH (MELANGGAR KUHAP DAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU).

 

Bahwa proses penyidikan terhadap Terdakwa selama di tangani oleh Dirkrimum Polda Kepri telah dijalankan dengan sewenang-wenang, melanggar KUHAP dan melanggar Hak Asasi Terdakwa.

Berikut kami uraikan pelanggaran-pelanggaran tersebut:

 

  1. A.        OTOPSI FORENSIK / MEDIKOLEGAL  TIDAK SEGERA DILAKUKAN UNTUK MENGETAHUI PENYEBAB KEMATIAN DAN WAKTU KEMATIAN.

 

Tujuan dari otopsi Forensik/medikolegal adalah :

1)      Untuk memastikan identitas seseorang yang tidak diketahui atau belum jelas.

2)      Untuk menentukan sebab pasti kematian, mekanisme kematian, dan saat kematian.

3)      Untuk mengumpulkan dan memeriksa tanda bukti untuk penentuan identitas benda penyebab dan pelaku kejahatan.

4)      Membuat laporan tertulis yang objektif berdasarkan fakta dalam bentuk visum et repertum. (1,3,4)

 

Dasar Hukum

Pasal 133 KUHAP :

Ayat 1:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

 

Ayat 2:

“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”.

 

FAKTANYA:

Bahwa  pada saat mayat ditemukan pada tanggal 26 Juni 2011, penyidik perkara a quo  tidak segera melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian secara jelas dan akurat.  Padahal saksi ahli Dr. Poltak Parulian Saragih  dalam berkas perkara pada  BAP – nya tanggal 16 Juli 2011 poin 19 telah dengan tegas menyatakan bahwa untuk mengetahui  penyebab kematian secara jelas dan akurat adalah dengan Autopsi, tidak hanya Visum et Repertum. Dalam berkas perkara, terbukti bahwa Penyidik perkara a quo  baru melakukan Autopsi pada hari selasa tanggal 26 Juli tahun 2011 (Satu bulan setelah menemukan mayat) sekitar pukul 13.15 sebagaimana keterangan dr. Adang Azhar, So.F, DFM pada berkas perkara  dalam BAP tanggal 1 Agustus 2011 poin 10. Keterlambatan penyidik Polda Kepri yang menangani perkara pembunuhan terhdap Putri Mega Umboh mengakibatkan penyebab kematian menjadi simpang siur, beredar penyebab kematian yang berbeda-beda di media massa yang mengakibatkan proses penyidikan terhadap Terdakwa menjadi panjang dan berbelit-belit.

 

 

  1. B.      PENGAMBILAN SAMPEL DARAH  YANG CACAT HUKUM;

 

Pengambilan sampel darah Terdakwa dilakukan dilakukan oleh Penyidik Polda Kepri yang menangani perkara a quo  tanpa  membuatkan  berita acara pengambilan darah , hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prosedur penyidikan yang telah diatur dalam  Pasal 75 ayat (1) huruf (a) dan huruf (K)  dan ayat (3) serta pasal 121 KUHAP

Bahwa  Pasal 75 KUHAP ayat (1) menyatakan:

“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

a)        Pemeriksaan Tersangka

b)       

k)         Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

 

Diikuti oleh ayat (3) yang menyatakan:

“Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1)”

 

Lebih lanjut  Pasal 121 KUHAP menyatakan:

”Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan benda  serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara”.

 

FAKTANYA:

Bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan pengambilan terhadap darah Terdakwa tetapi penyidik perkara a quo tidak membuatkan berita acara terhadap pengambilan darah Terdakwa tersebut. Hal ini menyebabkan Terdakwa tidak mengetahui berapa cc/ml darahnya diambil.  Selain itu Sample darah Terdakwa yang telah diambil tersebut  disimpan di dalam kulkas  ruangan Kasubdit III Reskrimum Polda Kepri,  yang bisa saja akses terhadap darah tersebut bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prosedur (kemungkinan besar dapat disalahgunakan). Seharusnya sample darah Terdakwa tersebut disimpan ruangan yang khusus untuk penyimpanan darah sehingga menutup kemungkinan untuk diakses oleh orang-orang yang tidak berwenang yang dapat menyalahgunakan sample darah Terdakwa tersebut. Demikian pula pada saat pengiriman sample darah Terdakwa tersebut ke Surabaya untuk diidentifikasi, Penasihat Hukum  Terdakwa pada saat pengiriman sample darah ke Surabaya telah meminta untuk ikut mendampingi pihak penyidik tetapi permintaan resmi Penasihat Hukum  tersebut tidak dikabulkan oleh  Penyidik perkara a quo tanpa alasan yang jelas.

 

  1. C.      KONFRONTIR YANG CACAT HUKUM

 

Bahwa  Pasal 116 ayat (2) KUHAP menyatakan:

“Saksi diperiksa secara tersendiri , tetapi boleh dipertemukan satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya”

 

FAKTANYA:

Dalam proses pemeriksaan secara konfrontir yang dilakukan oleh penyidik terhadap  Terdakwa dan saksi Ros maupun Ujang, pada tanggal 30 Juli 2011  sekitar pukul 1.20 WIB dini hari di Mabes Polri, penyidik perkara a quo telah mempertemukan Terdakwa dengan para saksi secara bersama-sama/melakukan konfrontir.  Saksi Ujang dan Rosita didudukkan secara bersama-sama untuk dikonfrontir dengan Terdakwa. Konfrontir yang dilakukan dengan menempatkan saksi Ujang dan Ros sekaligus membuat kedua saksi tersebut (Ujang dan Ros) kompak mencocokkan keterangan mereka melawan keterangan Terdakwa dan kedua orang tersebut berani memaki-maki/menghina Terdakwa dan dibiarkan oleh para penyidik.

 

  1. D.      TURUNAN BAP TERSANGKA YANG TIDAK SEGERA DIBERIKAN KEPADA TERDAKWA

 

Bahwa Pasal 72 KUHAP menyatakan:

“Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”

 

Selanjutnya  pasal  18  ayat (1) UU no. 39 tahun 1999 tentang  Hak Asasi Manusia (HAM)  menyatakan:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sahdalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan  hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

 

FAKTANYA:

Setelah menjalani proses pemeriksaan selaku Tersangka pada tanggal 25 Agustus 2011, Penasihat Hukum Terdakwa dengan lisan maupun secara resmi telah 2 (dua) kali  mengajukan surat permohonan agar BAP tersangka segera diberikan kepada Tersangka maupun Penasihat Hukumnya guna kepentingan pembelaan yaitu pada tanggal 25 Agustus 2011 dan tanggal 22 September 2011, namun dengan sewenang-wenang  Kombes Wibowo selaku Dirkrimum Polda Kepri menolak memberikan turunan BAP tersangka tanpa memberikan alasan yang jelas.

 

  1. E.    REKONSTRUKSI YANG TIDAK MENGIKUTKAN TERDAKWA/PEMBERITAHUAN TERDAKWA

 

Bahwa rekonstruksi dilakukan oleh penyidik perkara a quo tanpa menghadirkan Terdakwa dan tanpa ada surat undangan terhadap  Terdakwa  padahal menurut saksi Ujang dan Ros  Terdakwa terlibat dalam proses pembunuhan  terhadap Istrinya. Keterlibatan Terdakwa diperankan oleh pemeran pengganti yang tentu saja dalam rekontruksi tersebut dilakukan hanya berdasarkan keterangan Saksi Ujang dam Saksi Ros.

 

  1. F.    BERITA ACARA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG  TELAH DILAKUKAN JAUH-JAUH HARI SEBELUM BAP TERSANGKA DAN TERDAKWA;

 

Pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999 tentang  Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan:

“Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang”

 

FAKTANYA:

Bahwa Terdakwa telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 30 Juli 2011 dalam kasus pembunuhan itu dengan persangkaan menyuruh melakukan pembunuhan  ( Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 KUHP), meskipun tidak pernah ada bukti yang mengarah pada Terdakwa dan tidak pernah ditemukan adanya motivasi mengapa Terdakwa  harus menyuruh melakukan pembunuhan terhadap istrinya.

 

Bahwa tanpa ada perkembangan dalam kasus pembunuhan itu yang berkaitan dengan Terdakwa, maka secara tiba-tiba dan tanpa alasan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada tanggal 21 desember 2011, dimana surat perintah penahanan ditandatangani oleh Kombes Drs. Wibowo, NRP. 66090434, dengan jabatan selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, padahal selama berbulan-bulan sejak ditetapkan sebagai tersangka dan berulang kali diperiksa, Terdakwa telah membuktikan sama sekali tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan dan sangat kooperatif. mengapa justru pada saat menjelang hari natal, tanpa adanya bukti-bukti baru Terdakwa ditahan.

 

Bahwa pada waktu dilakukan penahanan tersebut, telah dilakukan “pemeriksaan tambahan” pada Terdakwa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 desember  2011.

bahwa sebagaimana terbaca dalam berita acara pemeriksaan tersebut, ternyata tidak ada hal baru yang berkaitan dengan Terdakwa dalam pembunuhan yang dialami istrinya tersebut, yang membuat Terdakwa layak untuk dikenakan penahanan.

Bahwa sejak awal pemeriksaan sampai sekarang ini, “satu-satunya bukti” yang dimiliki oleh Polda Kepri adalah “nyanyian” saksi Ujang yang menyatakan bahwa yang “menyuruhnya” melakukan pembunuhan adalah Terdakwa. sementara tidak ada bukti pendukung bahwaTerdakwa  pernah menyuruh saksi ujang melakukan pembunuhan itu.

 

Bahwa yang lebih mengejutkan lagi, satu hari sebelum dilakukan penahanan itu, Kombes Drs.  Wibowo telah mendapat tr pindah ke PTIK (tanggal 20 Desember 2011), dan pada tanggal 21 Desember 2011 Kombes Drs. Wibowo menerbitkan surat perintah penahanan terhadap Terdakwa.

 

Bahwa oleh karena itu, sangat jelas bahwa penahanan terhadap Terdakwa itu sangat dipaksakan, dan dilakukan oleh Kombes Drs. Wibowo pada saat yang bersangkutan sudah mendapat TR  pindah ke PTIK satu hari sebelum melakukan penahanan.

 

Bahwa atas hal tersebut kami telah mengajukan protes keras atas penahanan yang tidak perlu tersebut, dan mohon agar status penahanan tersebut ditinjau ulang dan/atau dibatalkan, dengan alasan sebagai berikut :

-            tidak ada bukti yang mengkaitkanTerdakwa dalam pembunuhan terhadap istrinya sendiri tersebut;

-            justru Terdakwa adalah korban dari terjadinya pembunuhan terhadap istrinya tersebut;

-            Kombes Wibowo terlihat mempunyai “urusan pribadi yang misterius” terhadap Terdakwa, hingga sejak awal kasus telah memaksakan kasus itu dengan menyatakan Terdakwa selaku pihak “yang menyuruh melakukan” dan “memaksakan penahanan” terhadap Terdakwa.

 

  1. G.     BERITA ACARA PENYITAAN ATAS BARANG-BARANG YANG ADA DIRUMAH TERDAKWA TANPA TANDA TANGAN DARI TERDAKWA;

 

Bahwa Pasal 75 ayat (1) huruf (f)  dan ayat (3) menyatakan:

“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang Penyitaan benda;

 

Selanjutnya ayat (3) menyatakan:

“Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1)”

 

Selanjutnya Pasal  129 KUHAP ayat (2)  menyatakan:

“Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi”

 

Bahwa dalam BAP selaku saksi tanggal 17 Agustus 2011  penyidik perkara a quo memperlihatkan sebagian barang bukti berupa barang-barang berharga yang ada ditangan penyidik tetapi disita tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku pemilik barang. Terdakwa sudah menyatakan memprotes atas penyitaan terhadap barang-barang berharga tersebut dan meminta pertanggungjawaban dari penyidik perkara a quo atas keberadaan barang-barang tersebut di tangan penyidik yang tanpa sepengetahuan Terdakwa. Hal ini telah disampaikan oleh Terdakwa dalam BAP-nya selaku saksi pada tanggal 17 Agustus 2011.

 

 

  1. H.      SAKSI YANG MERINGANKAN TERDAKWA TIDAK PERNAH DIPERIKSA.

 

Pasal 116 ayat (3) KUHAP menyatakan:

”Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara”

 

FAKTANYA :

Semenjak ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 30 Juli 2011, Terdakwa telah menjalani serangkaian pemeriksaan selaku tersangka dan dalam jawaban penutup Terdakwa selalu menyatakan akan menghadirkan saksi meringankan untuk memperkuat keterangan Terdakwa. Akan tetapi penyidik tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi meringankan dari Terdakwa tanpa alasan yang jelas.

 

  1. I.        TIDAK MEMENUHI UNSUR 2 (DUA) ALAT BUKTI PASAL 183 KUHAP DAN PASAL 18 AYAT (2) UU HAM

 

Bahwa Terdakwa ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik hanya berdasarkan  keterangan saksi Ujang dan Ros, tanpa didukung dengan bukti pendukung lainnya. Hal ni tentu saja bertentangan dengan dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 183 KUHAP menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

 

Pasal 18 ayat (2) UU no. 39 tahun 1999 tentang  Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan:

“Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya”

 

  1. III.          ALASAN-ALASAN KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN SAUDARA JAKSA PENUNTUT UMUM

 

  1. A.      DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM PREMATUR :

 

Pada hakekatnya, suatu Keberatan terhadap suatu Surat Dakwaan bukanlah suatu perlawanan terhadap Penuntut Umum, melainkan merupakan suatu instrument yuridis yang membantu para penegak hukum agar tetap menjunjung asas due process of law, sehingga proses peradilan dalam perkara A quo dapat berlangsung dengan bebas, jujur dan tidak memihak serta berdasarkan Undang – Undang  dan ketentuan hukum yang berlaku.

 

A.1 PENETAPAN MINDO TAMPUBOLON SEBAGAI TERSANGKA/TERDAKWA DIDASARKAN ATAS BUKTI PERMULAAN YANG TIDAK CUKUP.

 

Bahwa pengertian Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang menyebutkan :

“Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

 

ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP diatur tentang alat bukti yang sah, yaitu disebutkan :

Alat bukti yang sah yaitu :

  1. a.    Keterangan saksi;
  2. b.    Keterangan ahli;
  3. c.     Surat;
  4. d.    Petunjuk;
  5. e.     Keterangan terdakwa”.

 

Bahwa di dalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian dan penjelasan yang cukup tentang maksud dari bukti permulaan yang cukup, maka sebagai acuan dapat dilihat dari peraturan-peraturan lainnya dan pendapat para pakar hukum pidana.

 

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri SK.No.Pol.SKEEP/04/I/1982, tertanggal 18 Pebruari 1982, menjelaskan :

 

“Bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang merupakan dan data yang terkandung  di :

  1. a.    Laporan Polisi;
  2. b.    Berita Acara Pemeriksaan TKP;
  3. c.     Laporan Hasil Penyelidikan;
  4. d.    Keterangan saksi/saksi ahli dan barang bukti;

Yang telah disimpulkan menunjukkan telah terjadi tindak pidana kejahatan”.

 

Untuk mendukung dalil kami yang menyatakan Mindo Tampubolon tidak cukup bukti ditetapkan sebagai tersangka adalah sebagai berikut :

 

  1. a.    Bukti saksi

Dari 32 (tiga puluh dua) orang saksi ditambah 4 (empat) orang saksi ahli yang diperiksa oleh penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam berkas perkara A quo tidak seorang saksi pun yang menerangkan keterlibatan Mindo Tampubolon sebagai otak pembunuhan/pelaku pembunuhan Putri Mega Umboh kecuali keterangan 2 (dua) orang Tersangka/Terdakwa Gugun Gunawan alias Ujang bin Ade dan Rosila alias Rose alias Alit binti Pian yang dijadikan sebagai saksi untuk Terdakwa Mindo Tampubolon yang mana Kapasitas kesaksian Gugun Gunawan alias Ujang bin Ade dan Rosila alias Rose alias Alit binti Pian dalam perkara a quo adalah sebagai saksi Mahkota (Tersangka/Terdakwa yang menjadi saksi untuk tersangka/terdakwa yang lain atas perkara yang sama) telah bertentangan dengan aturan hukum.

 

Dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP telah diatur lima jenis alat bukti,. Secara gradasi, maka eksistensi keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting. Alat bukti keterangan terdakwa yang dijadikan saksi untuk Terdakwa lainya merupakan konsep alat bukti baru yang menggantikan konsep alat bukti konservatif berupa pengakuan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 295 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Selain itu, alat bukti keterangan terdakwa merupakan konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator oleh KUHAP.

 

Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (kroon getuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi  yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, SH, MH, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, mengenai saksi mahkota akan kami uraikan secara lengkap dalam point lain dalam eksepsi ini.

 

  1. b.    Saksi Ahli.

Dari 4 (empat) orang saksi ahli yang diminta keterangannya oleh penyidik untuk meneliti semua barang bukti yang disita oleh penyidik yang dihubungankan dengan fakta kejadian tidak satupun dari keterangan para ahli atau kesimpulan para ahli yang mengarahkan keterlibatan Mindo Tampubolon dalam perkara pembunuhan Putri Mega Umboh.

 

  1. c.     Bukti Surat.

Adapun bukti surat yang dijadikan alat bukti dalam perkara a quo untuk dimintakan diuji di Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri berupa 8 (delapan) lembar sobekan kertas warna putih dan setelah digabungkan bertuliskan huruf “BRI”, angka 1609, angka 5553, dimana berdasarkan keterangan BAP Terdakwa Gugun Gunawan alias Ujang pada tanggal 25 Juli 2011 mengatakan tulisan tangan pada kertas tersebut ditulis oleh Mindo Tampubolon, dimana tulisan tangan tersebut kemudian diuji secara Laboratoris Forensik dan dibandingkan dengan tulisan tangan Mindo Tampubolon dan Terdakwa Gugun Gunawan alias Ujang bin Ade maka berdasarkan hasil pengujian Laboratoris Forensik menyimpulkan bahwa tulisan tangan tersebut identik atau merupakan tulisan tangan yang sama dengan tulisan tangan Gugun Gunawan alias Ujang bin Ade.

 

Setelah hasil pengujian Laboratoris Forensik keluar pada tanggal 10 agustus 2011, Terdakwa Gugun Gunawan alias Ujang bin Ade merubah keterangannya melalui pemeriksaan berita acara pemeriksaan pada tanggal 24 Agustus 2011, Gugun Gunawan dengan mudahnya membalikan keterangan yaitu setelah melakukan pembunuhan terhadap korban Putri Mega Umboh saudara Mindo Tampubolon menulis 3 (tiga) nomor PIN diatas kertas kemudian menyuruh Gugun Gunawan alias Ujang bin Ade untuk menyalin kedalam kertas buku.

 

Bahwa dengan demikian bukti surat ini tidak juga dapat menunjukkan keterlibatan Mindo Tampubolon seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

 

 

  1. d.    Bukti Petunjuk.

Bahwa dalam perkara a quo tidak satupun petunjuk yang mengarah pada keterlibatan Mindo Tampubolon sebagai otak dan pelaku pembunuhan terhadap Putri Mega Umboh justru berdasarkan bukti petunjuk terdakwa Gugun Gunawan alias Ujang bin Ade dan Rosali alias Rose alias Alit binti Pian yang merupakan otak sekaligus pelaku pembunuhan Putri Mega Umboh yang diduga berdasarkan atas rasa sakit hati karena Rose yang merupakan kekasih dari Gugun Gunawan alias Ujang bin Ade sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari Putri Mega Umboh dan disertai juga dengan pencurian.

 

  1. e.    Keterangan Tersangka/Terdakwa.

Keterangan Tersangka pada saat pemeriksaan di kepolisian telah memberikan keterangan secara jujur bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap istrinya disertai dengan bukti dan alasan yang logis.

Maka dengan demikian didasarkan atas pengertian bukti permulaan yang cukup tersebut diatas, nyata-nyata terlihat penetapan Mindo Tampubolon sebagai Tersangka/Terdakwa tidak didasarkan bukti permulaan yang cukup dan cenderung dipaksakan karena hanya didasarkan nyanyian sumbang dari Gugun Gunawan alias Ujang bin Ade dan Rosila alias Rose alias Alit binti Pian yang mana kemudian nyayian sumbang tersebut diikuti oleh saudara Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya dalam perkara a quo tanpa memeriksa dan meneliti berkas perkara secara cermat dan teliti sebagaimana yang menjadi tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum,  yang diatur didalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di dalam Pasal 30 ayat (1 ) huruf d dan huruf e dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

Huruf d

d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan  undang-undang

huruf e

  1. e.    Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan   tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”.

 

Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan  berkas  perkara Mindo Tampubolon yang cacat hukum tersebut dinyatakan lengkap, menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara Aquo ke Pengadilan, tanpa terlebih dahulu memeriksa, meneliti berkas perkara tesebut secara benar adalah mengandung tertib acara yang tidak tepat (improper) atau tidak sah (illegal).

 

  1. B.       PENETAPAN MINDO TAMPUBOLON SEBAGAI TERSANGKA/TERDAKWA ERROR IN PERSONA.

 

Bahwa berdasarkan berkas perkara A quo,  baik keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang telah disita dalam perkara A quo, tidak satupun yang dapat menunujukkan keterlibatan Mindo Tampubolan atas kematian Putri Mega Umboh,  kecuali hanya didasarkan atas keterangan ujang dan Rose yang cacat hukum. Adapun penyebutan nama Mindo Tampubolon ikut terlibat dalam perkara A quo setelah proses berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan dari tertangkapnya  ujang dan  Rose , dimana  pada awalnya ujang dan Rose menyebutkan keterlibatan  7 (tujuh) orang Security perumahan Anggrek Emas 3 namun setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan seluruh Security perumahan Anggrek Emas 3 dilepaskan setelah beberapa minggu ditahan oleh penyidik,   gagal mencatut ketujuh Security  Perumahan Anggrek Emas 3 sebagai korban untuk ditumbalkan ujang dan Rose secara “bin ajaib” menyebutkan nama Mindo Tampubolon untuk dikorbankan sebagai otak pembunuhan Putri Mega Umboh,  hanya untuk satu tujuan agar Ujang dan Ros TERBEBAS DARI ANCAMAN HUKUMAN YANG LEBIH BERAT.

 

Bahwa dengan demikian otak sekaligus pelaku pembunuhan Putrid Mega Umboh adalah Ujang dan Ros dengan demikian DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.

 

  1. C.      DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIDASARKAN BERKAS PERKARA YANG CACAT HUKUM.

 

Bahwa seperti yang telah kami jelaskan di dalam eksepsi kami pada point di atas, dimana selama proses pemeriksaan Mindo Tampubolon ditingkat penyidikan terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum.

 

Bahwa penyusunan surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah cacat hukum dikarenakan Jaksa Penuntut Umum telah menutup mata atas pelanggaran-pelanggran yang terjadi selama penyidikan perkara A quo,  surat dakwaan telah disusun dengan cara menutup-nutupi, memaksakan, mengkonstruksikan, yang membalut  menjadi satu demi satu cerita yang manipulatif serta bertentangan dengan kewajaran akal sehat maupun keadilan dengan tujuan agar Mindo Tampubolon dapat dihukum, hal ini terlihatbjelas dalam uraian Dakwaannya baik dalam Dakwaan Primair dan Subsidair, apakah pada akhirnya segala tindakan petugas-petugas yang melakukan penyidikan adalah benar-benar berdasarkan hukum akan diminta pertanggungan jawabnya oleh hakim di muka pengadilan dan jaksalah yang dimuka umum harus mempertanggung jawabkan semua perlakuan terhadap Terdakwa, dari mula-mula Terdakwa diselidiki, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah dakwaannya yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan benar-benar yang terbukti melakukan tindak pidana.

 

Demikianlah Saudara Jaksa Penuntut Umum, dengan pelanggaran-pelanggarannya telah “berhasil” menciptakan suatu image yang ironis tentang Terdakwa, yang padahal seharusnya adalah tugas kejaksaan dalam negara demokrasi untuk selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum negara.

 

Bilamana BAP itu dimuat tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku maka surat dakwaan tidak lagi mempunyai tempat berpijak secara hukum. Bilamana kesalahan itu ditambah lagi dengan kesalahan-kesalahan pencantuman dari fakta-fakta yang sesungguhnya, maka lengkaplah kiranya kesalahannya dan menyebabkan surat dakwaan kehilangan dasar hukumnya dan oleh karenanya menjadi tidak sah menurut hukum setidak-tidaknya surat dakwaan itu merupakan obscuur libel yang tidak dapat dipertanggung jawabkan

Berita acara pemeriksaan (“BAP”) merupakan dasar permulaan untuk menyusun dakwaan di muka persidangan, bahwa dengan demikian suatu dakwaan yang dibuat dan dihasilkan dari sebuah BAP yang cacat hukum  maka dakwaan tersebut adalah dakwaan yang cacat hukum pula, hal ini sejalan dengan pendapat seorang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bernama Artha Theresia pernah mengatakan :

“Karena BAP cacat demi hukum, maka dakwaan haruslah dinyatakan dibatalkan demi hukum”

 

Maka terhadap pemeriksaan perkara yang didasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang cacat hukum, Ketua Majelis Hakim Artha Theresia pada saat memeriksa perkara mantan karyawan PT Maritim Timur Jaya Susandhi bin Sukatna alias Aan, menerima eksepsi penasehat hukum terdakwa.

 

Bahwa Dakwaan yang didasarkan dari “ BAP” tidak sah sudah sepatutnya DAKWAAN TERSEBUT HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.

 

  1. D.   DAKWAAN PENUNTUT UMUM ADALAH KABUR (OBSCUUR LIBEL)  KARENA ISI URAIAN DELIK PADA DAKWAAN PRIMAIR ADALAH SAMA DENGAN ISI URAIAN DELIK PADA DAKWAAN SUBSIDAIR

 

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat dilihat bahwa PENUNTUT UMUM telah mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pada Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Bahwa hal yang tidak terbantahkan bahwa masing-masing delik yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut merupakan delik dengan unsur-unsur yang berbeda satu dengan yang lain, namun, dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat dilihat dengan jelas bahwa Penuntut Umum memberikan uraian yang sama terhadap masing-masing delik atau telah mempadukan uraian dakwaan antara delik yang satu dengan yang lain.

 

Bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat formiil dan syarat materil dan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, hal tersebut tercantum dalam buku yang di tulis oleh Harun M. Husein, SH ., “Surat dakwaaan Teknik Penyusunan, Fungsi fan Permasalahannya”, 1994. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 65-66, yang menuliskan :

 

“…6.   Dalam merumuskan surat dakwaan syarat formil maupun syarat materiel harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dan jangan sampai terjadi uraian yang :

  1. a.            Bertentangan satu sama lain,
  2. b.                        Kabur / samar-samar, karena tidak secara lengkap memuat unsur tindak pidana yang dipadukan dengan perbuatan nyata yang dilakukan oleh terdakwa,
    1. c.  Bentuk / sistematik dakwaan tidak jelas,
    2. d.           Uraian yang hanya menunjuk kepada dakwaan sebelumnya dan,
    3. e.            Mencampuradukan unsur tindak  pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain,

 

Isi Buku tersebut pada intinya melarang Penuntut Umum untuk mempadukan uraian dakwaannya terhadap delik-delik yang berbeda unsur-unsurnya kiranya juga telah diterima dan dipergunakan oleh Mahkamah Agung R.I sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 74 K/Kr/1973 tertanggal 10 Desember 1974 yang menyatakan,

 

Tindak pidana penggelapan secara prinsipil berbeda dengan tindak pidana penipuan. Ia harus tegas dirumuskan dalam tuduhan dan tidak cukup menunjuk kepada tuduhan primer saja.

 

Bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “ Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.., 2005 Cetakan ke-7. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 132, yang menuliskan :

 

“…(4).   Tidak cermat, jelas dan lengkap uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b yang memerintahkan : surat dakwaan penuntut umum harus cermat, jelas dan lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan. Penafsiran yang umum diberikan terhadap ketentuan ini: penuntut umum harus menguraikan secara lengkap dan jelas.

 

  1. a.             Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu per satu…”

 

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 104 K/Kr/1973 tanggal 31 januari 1973, dalam pertimbangannya menyatakan :

 

“…Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilam Tinggi harus dibatalkan karena dakwaan obscuur libel…”

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah jelas dan tegas bahwa dakwaan Penuntut Umum yang memberikan uraian yang sama atas delik-delik yang berbeda unsur-unsurnya satu sama lain menunjukkan bahwa Dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat, oleh karenanya adalah sangat beralasan apabila Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

 

  1. E.    DAKWAAN PENUNTUT UMUM ADALAH KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA  TIDAK MENGURAIKAN UNSUR “PEMBUNUHAN DIRENCANAKAN” SECARACERMAT, JELAS DAN LENGKAP

 

Bahwa dalam uraian JPU dalam Dakwaan Primair  tentang rencana pembunuhan tersebut dapat kita lihat pada Dakwaan Primair, halaman 1 s/d halaman 2 yaitu:

 

“……Kejadian itu terjadi sekitar 3 (tiga) minggu sebelum perbuatan dilakukan yaitu sekitar pukul 20.00Wib.

 

Setelah saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE mengiyakan, Terdakwa mulai membeberkan rencana pembunuhan istrinya PUTRI MEGA UMBOH, yaitu apabila nanti saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE tertangkap polisi, agar saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE mengatakan bahwa pelakunya satpam perumahan karena satpam-satpam tersebut telah dibayar oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan imbalan uang kepada saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sebagai tahap awal pelaksanaan, Terdakwa menyuruh saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE agar saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE membuka atap fiber bagian belakang rumah untuk jalan masuk, dan untuk tahap selanjutnya agar saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE menunggu kabar dari Terdakwa.

                                              

Kurang lebih 2 (dua) hari kemudian, sekitar pukul 13.30 WIB, saksi ROSITA Als ROS ALs ALIT Binti PIAN disuruh oleh Terdakwa untuk menghubungi saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE agar saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE menunggu Terdakwa di depan gerbang Perum Anggrek Mas 1. Selanjutnya dengan menggunakan handphone  nomor 082174042949, saksi ROSITA Als ROS ALs ALIT Binti PIAN menghubungi saksi saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE di nomor 082169667067 dan saksi ROSITA Als ROS ALs ALIT Binti PIAN menyampaikan pesan dari Terdakwa tersebut.

 

Setelah saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE menunggu kurang lebih sepuluh menit di depan pintu gerbang Perum Anggrek Mas 1, dating Terdakwa dengan mengendarai Mobil Nissan X-Trail BP 24 PM warna hitam. Saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE kemudian disuruh oleh Terdakwa mengemudikan mobil dan menyuruh agar menuju kearah Telaga Punggur dan setelah sampai di pinggir hutan, Terdakwa mengatakan bahwa dihutan tersebut  saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE harus membuang mayatnya. Kemudian saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE disuruh mengemudikan mobil menuju Ruko Punggur Center dan sampai di pinggir hutan Terdakwa menatakan bahwa ditempat tersebut saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE harus membuang koper yang dipakai untuk membawa mayat. Kemudian Terdakwa menyuruh mengemudikan mobil lagi melewati Polsek Nongsa da nada sebuah ruko kosong  seberang Masjid Darul Mukhlisin, sampai disitu Terdakwa mengatakan bahwa didepan ruko tersebut saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE harus meninggalkan mobil Terdakwa yang dipakai untuk membawa mayat.

 

Sekitar 1 (satu) minggu sebelum perbuatan dilakukan, pada saat Terdakwa dan keluarganya pergi ke Jakarta, saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE mulai melaksanakan tahapan rencana yang disusun bersama Terdakwa yaitu melubangi atap fiber rumah bagian belakang yang akan digunakan oleh saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE untuk masuk kedalam rumah. Pada saat saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE membuat lubang tersebut, saksi   ROSITA Als ROS ALs ALIT Binti PIAN menyaksikan dari dalam rumah dan tidak memberitahukan kepada siapapun.

 

Kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum perbuatan dilakukan, sekitar pukul 13.00 WIB secara tidak sengaja saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE bertemu dengan Terdakwa  di Kepri Mall Kota Batam di Lantai I pintu masuk. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa keputusan untuk pelaksanaan pembunuhan terhadap istrinya (PUTRI MEGA UMBOH)  adalah hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 di Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A6 No.2 Batam Center kota Batam….”

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, JPU dalam Dakwaannya tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perencanaan pembunuhan tentang cara dan bagaimana pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan yaitu:

 

a)         Bahwa pada jam berapa rencana pembunuhan pada hari Jumat,  tanggal 24 Juni 2011 dilakukan?

 

b)        Bagaimana pelaksanaan rencana pembunuhan dilakuan yaitu:

 

  • Apa dan bagaimana peran Terdakwa dalam pelaksanaan pembunuhan;
  • Apa dan bagaimana peran Ujang dalam pelaksanaan pembunuhan;
  • Dengan cara apa pembunuhan dilakukan;
  • Apa alat yang digunakan utk melakukan pembunuhan;

 

JPU hanya menguraikan rencana sebelum pelaksanaan pembunuhan dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ujang yaitu hanya merencanakan bagaimana mayat dibuang dan tidak menguraikan sama sekali cara dan bagaimana pembunuhan dilakukan atau dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut JPU dalam menguraikan pembuhunan berencana tidak diuraikan secara cermat jelas dan lengkap sehigga Dakwaan JPU kabur dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

 

  1. F.    DAKWAAN PENUNTUT UMUM ADALAH KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA UNSUR PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA DALAM DAKWAAN SUBSIDIAIR MENGANDUNG UNSUR YANG SAMA DENGAN PEMBUNUHAN BERENCANA SEBAGAIMANA DAKWAAN PRIMAIR;

 

Dalam dakwaan Subsidiair yaitu pembunuhan dengan sengaja, JPU tetap menguraikan unsur pembunuhan dengan berencana yaitu sebagaimana dalam dakwaan JPU dalam dakwaan Subsidair halaman 7 s/d halaman 8 yaitu:

 

Kurang lebih 3 (tiga) minggu sebelum perbuatan dilakukan, yaitu sekitar pukul 20.00 Wib saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE yang merupakan pacar dari saksi ROSITA Als ROS Als ALIT Binti PIAN datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk mengantar nasi kepada saksi ROSITA Als ROS Als ALIT Binti PIAN. Pada saat didepan pintu Rumah saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE ditarik keruang tamu oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan untuk s saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE tetapi pekerjaan tersebut bukan sembarang pekerjaan namun saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE   hanya bertugas mengantar saja, saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE kemudian menanyakan tentang apa pekerjaan tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa pekerjaan tersebut adalah membunuh. Merasa penasaran, saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE menanyakan tentang siapa yang akan dibunuh, oleh Terdakwa dijawab bahwa yang akan dibunuh adalah ibu yaitu PUTRI MEGA UMBOH. Terdakwa kemudian menceritakan bahwa ia sakit hati dengan terhadap isterinya karena tidak pernah menghargai Terdakwa sebagai suami, padahal Terdakwa adalah orang yang  berpangkat tinggi dimana orang lain selalu menghargai Terdakwa. Atas penjelasan Terdakwa tersebut, saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa dan pada intinya saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE mengiyakan tawaran Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa  apabila nanti saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE tertangkap polisi, agar saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE mengatakan bahwa pelakunya satpam perumahan karena satpam-satpam tersebut telah dibayar oleh Terdakwa . pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan imbalan uang kepada saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa kemudian mengatakan bahwa agar pada saat pelaksanaannya, saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE membuka atap fiber bagian belakang rumah untuk jalan masuk.

 

Kurang lebih 2 (dua) hari kemudian, sekitar pukul 13.30 WIB, saksi ROSITA Als ROS ALs ALIT Binti PIAN disuruh oleh Terdakwa untuk menghubungi saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE agar saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE menunggu Terdakwa di depan gerbang Perum Anggrek Mas 1. Selanjutnya dengan menggunakan handphone  nomor 082174042949, saksi ROSITA Als ROS ALs ALIT Binti PIAN menghubungi saksi saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE di nomor 082169667067 dan saksi ROSITA Als ROS ALs ALIT Binti PIAN menyampaikan pesan dari Terdakwa tersebut.

 

Setelah saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE menunggu kurang lebih sepuluh menit di depan pintu gerbang Perum Anggrek Mas 1, dating Terdakwa dengan mengendarai Mobil Nissan X-Trail BP 24 PM warna hitam. Saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE kemudian disuruh oleh Terdakwa mengemudikan mobil dan menyuruh agar menuju kearah Telaga Punggur dan setelah sampai di pinggir hutan, Terdakwa mengatakan bahwa dihutan tersebut  saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE harus membuang mayatnya. Kemudian saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE disuruh mengemudikan mobil menuju Ruko Punggur Center dan sampai di pinggir hutan Terdakwa menatakan bahwa ditempat tersebut saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE harus membuang koper yang dipakai untuk membawa mayat. Kemudian Terdakwa menyuruh mengemudikan mobil lagi melewati Polsek Nongsa da nada sebuah ruko kosong  seberang Masjid Darul Mukhlisin, sampai disitu Terdakwa mengatakan bahwa didepan ruko tersebut saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE harus meninggalkan mobil Terdakwa yang dipakai untuk membawa mayat.

 

Sekitar 1 (satu) minggu sebelum perbuatan dilakukan, pada saat Terdakwa dan keluarganya pergi ke Jakarta, saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE mulai melaksanakan tahapan rencana yang disusun bersama Terdakwa yaitu melubangi atap fiber rumah bagian belakang yang akan digunakan oleh saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE untuk masuk kedalam rumah. Pada saat saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE membuat lubang tersebut, saksi   ROSITA Als ROS ALs ALIT Binti PIAN menyaksikan dari dalam rumah dan tidak memberitahukan kepada siapapun.

 

Kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum perbuatan dilakukan, sekitar pukul 13.00 WIb secara tidak sengaja saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE bertemu dengan Terdakwa  di Kepri Mall Kota Batam di Lantai I pintu masuk. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa keputusan untuk pelaksanaan pembunuhan terhadap istrinya (PUTRI MEGA UMBOH)  adalah hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 di Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A6 No.2 Batam Center kota Batam….”

                                                                

Berdasarkan uraian tersebut daitas, JPU dalam menguraikan unsur “dengan sengaja” dalam Dakwaan Subsidiair telah menguraikan uraian yang sama dengan unsur “pembunuhan berencana” dalam Dakwaan Primair.

 

Bahwa secara teoritis unsur pembunuhan dengan sengaja harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh dan tidak dengan pikir-pikir lebih panjang.

 

Faktanya dalam perkara a quo JPU telah menguraikan unsur “pembunuhan dengan sengaja” dengan mengambil alih “uraian pembunuhan yang telah direncanakan”. Dalam unsur pembunuhan dengan sengaja JPU  telah menguraikan adanya tenggang waktu yang sudah cukup lama untuk merencanakan pembunuhan dengan saksi UJANG yaitu 3 (tiga) minggu sebelum kejadian dengan cara bertahap hari demi hari. Artinya tidak tepat uraian perencanaan pembunuhan diuraikan ke dalam uraian pasal 338 KUHP yaitu “unsur pembunuhan dengan sengaja”,.

 

Berdasarkan hal-hal tersebut, JPU dalam menguraiakan usur “PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA” tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap sehingga oleh karenanya Dakwaan JPU kabur dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

 

  1. DAKWAAN SAUDARA PENUNTUT UMUM KABUR (OBSCUUR LIBEL), TIDAK JELAS DAN TIDAK CERMAT MENGENAI TEMPUS DELICTI-NYA.

 

Bahwa saudara Penuntut Umum memiliki keragu-raguan dalam menentukan tempus delicti atas suatu peristiwa yang didakwakan terhadap Terdakwa, sehingga hal tersebut menunjukan ketidakcermatan saudara Penuntut Umum, hal tersebut dapat dilihat dalam uraian dakwaan Primair dan uraian dakwaan Subsider, yaitu sebagai berikut :

 

  • Dakwaan Primair :

Paragraph ke-1, baris ke-3 s/d baris ke-4, hal ke-1, yang menuliskan :

 

“…atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni tahun 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011…”

 

Paragraph ke 2, baris ke-16, hal. Ke-1, yang menuliskan :

“…kejadian itu terjadi sekitar 3 (tiga) minggu sebelum perbuatan dilakukan…”

 

Paragraph ke-4, baris pertama, hal. 2, yang menuliskan :

“…kurang lebih 2 (dua) hari kemudian…”

 

Paragraph ke-6, baris pertama, hal. 2, yang menuliskan :

“…Sekitar 1 (satu) minggu sebelum perbuatan dilakukan…”

 

  • Dakwaan Subsider :

 

Paragraph ke- 1, baris ke-4 s/d ke-5, hal. 7, yang menuliskan :

 

“…atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011…”

 

Paragraph ke-2, baris pertama, hal. 7, yang menuliskan :

“…kurang lebih 3 (tiga) minggu sebelum perbuatan dilakukan…”

 

Paragraph ke-3, baris pertama, hal. 8, yang menuliskan :

”…Kurang lebih 2 (dua) hari kemudian…”

 

Paragraph ke- 5, baris pertama, hal. 8, yang menuliskan :

“…sekitar 1 (satu) minggu sebelum perbuatan dilakukan…”

 

Paragraph ke-6, baris pertama, hal. 8, yang menuliskan :

“…kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum perbuatan dilakukan…”

 

Bahwa surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap memuat tempus delicti, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yang menyatakan :

 

“… (2). Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

 

Bahwa surat dakwaan saudara Penuntut Umum dalam perkara a quo, yang tidak dapat menyebutkan secara jelas tempus delicti mengenai perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, sehingga hal tersebut menjadikan surat dakwaan Saudara Penuntut Umut menjadi kabur (obscuur libel) dan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan :

 

“…(3). Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum...”

 

Sehingga dengan demikian surat dakwaan saudara Penuntut Umum, harus dinyatakan batal atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

 

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dakwaan yang tidak menunjuk pada saat tertentu yang jelas, tidak dapat dianggap memenuhi syarat pencantuman waktu dilakukannya tindak pidana, atau setidak-tidaknya dakwaan tersebut adalah dakwaan yang kabur atau dakwaan yang tidak cermat dan dengan demikian maka secara hukum Dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

 

  1. H.        KEKELIRUAN DALAM PENERAPAN PASAL 55 KUHP TENTANG PENYERTAAN (DEELNEMING)

 

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum yang berbentuk Subsidaritas, Sdr. Penuntut Umum telah mengajukan penuntutan secara terpisah (Splitising) namun tetap menerapkan Pasal 55 KUHP dalam kedua Dakwaannya. Adapun  dakwaan tersebut yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pada Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,  sebagai berikut:

 

Dakwaan Primair :

       

—–”Bahwa terdakwa MINDO TMPUBOLON bersama-sama dengan GUGUN GUNAWAN Als. UJANG Bin ADE dan ROSITA Als ALIT binti PIAN (masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 sekitar pukul 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Perum Anggrek Mas Blok A 6 No. 02 Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu PUTRI MEGA UMBOH, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara serta keadaan sebagai berikut :…”  

  

SUBSIDAIR

 

—–”Bahwa terdakwa MINDO TMPUBOLON bersama-sama dengan GUGUN GUNAWAN Als. UJANG Bin ADE dan ROSITA ALS ALIT BINTI PIAN (masing-masing penuntutannya disidangkan dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 sekitar pukul 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Perum Anggrek mas 3 Blok A 6 No. 02 Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu PUTRI MEGA UMBOH, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara serta keadaan sebagai berikut :…”

 

Penerapan Pasal 55 KUHP atau yang lazim disebut sebagai Delik Penyertaan  dapat diartikan sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan/atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut.

 

Menurut Adami Chajawi, dalam bukunya Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana Bagian), Rajawali Pers, Jakarta, 2002 hlm. 73,

 

Deelneming adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain.Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

 

Sebelumnya perlu untuk dicermati rumusan dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:
(1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

 

Bahwa dalam Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum baik pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua telah menerapkan Pasal 55 KUHP. Penerapan Pasal 55 KUHP dalam kedua dakwaan tersebut adalah sebuah kekeliruan sebab Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dengan jelas menyatakan bahwa “Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:” mereka yang melakukan (plegen), yang menyuruh lakukan (doen plegen), dan yang turut serta melakukan (medeplegen); sedangkan dalam perkara a quo Terdakwa hanyalah 1 (satu) orang yaitu Sdr. Mindo Tampubolon sedangkan selebihnya dalam kapasitas sebagai saksi yaitu Saksi GUGUN GUNAWAN Als. UJANG Bin ADE dan Saksi ROSITA ALS ALIT BINTI PIAN sehingga dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa seluruh dakwaan Penuntut Umum  dalam perkara a quo tidak dapat menggambarkan peran – peran dari para pelaku tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai orang yang melakukan (plegen), yang menyuruh lakukan (doen plegen), dan yang turut serta melakukan(medeplegen).

 

 

Kami tentu sepenuhnya memahami mengenai kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan secara terpisah (splitsing) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 142 KUHAP, akan tetapi justru dengan dicantumkannya Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair telah menyebabkan kontradiksi karena hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya syarat tentang kapasitas orang yang melakukan (plegen), yang menyuruh lakukan (doen plegen), dan yang turut serta melakukan(medeplegen) terlebih lagi menyebabkan  unsur penyertaan dari Terdakwa tidak dapat ditunjukkan atau diuraikan secara jelas oleh Penuntut Umum sehingga surat dakwaan a quo menjadi kabur.

 

 

Ahli Hukum Acara Pidana Universitas Indonesia, Dr. Rudy Satrio, SH. MH juga menyatakan:

 

splitsing dapat menyulitkan jaksa penuntut umum dalam membuktikan hubungan pelaku satu dengan pelaku lainnya. Dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, otomatis diperlukan pembuktian antar pelaku. Kalau perkaranya di-split bagaimana bisa mengetahui hubungan antar pelaku. Akibat penentuan kualitas deelneming (penyertaan) yang tidak jelas mengakibatkan perbedaan penerapan hukum. Padahal tidak mungkin terbukti unsur penyertaan jika tindak pidana yang dilakukan berbeda.” (“Splitsing Memungkinkan Pelanggaran Azas Hukum”, www.hukumonline.com, Selasa, 20 November 2007).

 

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka penggunaan pasal 55 KUH Pidana dalam perkara ini adalah penerapan pasal pidana yang keliru dan oleh karenanya Surat Dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

 

  1. I.          PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA BERTENTANGAN DENGAN KUHAP YANG MENJUNJUNG TINGGI  HAK ASASI MANUSIA.

 

Bahwa dalam tingkat penyidikan, Penyidik perkara a quo telah melakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai Saksi Mahkota terhadap 2 (dua) perkara lainnya yang objeknya sama dengan perkara a quo yaitu untuk Terdakwa GUGUN GUNAWAN ALS UJANG bin ADE  dan Terdakwa  ROSITA Als ROS ALs ALIT Binti PIAN yang saat masing-masing menjadi saksi  dalam perkara a quo. Permeriksaan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam berkas BAP, bahwa telah terjadi pelanggaran Hukum Acara Pidana, dengan alasan sebagai berikut :

 

  • Bahwa konsekwensi hukum dari dilakukannya penuntutan secara terpisah (splitsing) adalah para pelaku harus saling bersaksi dalam satu kasus pidana yang namun perkaranya dipisah masing-masing menjadi beberapa perkara. Dalam satu peristiwa yang dibuat menjadi dua perkara, pelaku memiliki dua kedudukan, baik sebagai saksi maupun terdakwa, akibatnya timbul saksi mahkota.

 

Menarik untuk disimak dan dicermati sebuah karya ilmiah dari seorang akademisi Hukum Acara Pidana, Setiono, SH, MH., dengan judul “Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.”, yang menggambarkan bahwa penggunaan alat bukti saksi mahkota dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (splitsing) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.

 

Dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP telah diatur lima jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Secara gradasi, maka eksistensi keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting. Alat bukti keterangan terdakwa merupakan konsep alat bukti baru yang menggantikan konsep alat bukti konservatif berupa pengakuan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 295 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Selain itu, alat bukti keterangan terdakwa merupakan konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator oleh KUHAP.

 

Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (kroon getuihde), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

 

Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, SH, MH, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.

 

Pada awalnya, pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

 

Adanya penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana maka tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan yuridis. Munculnya alasan untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam setiap pemeriksaan perkara pidana.

 

  • Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tahun 1996 sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam kaitannya dengan penilaian implementasi prinsip-prinsip fair trial maka ICCPR digunakan sebagai instrumen acuan. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

 

  1. Bahwa saksi mahkota, secara esensinya adalah berstatus terdakwa. Oleh karena itu, sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 66 KUHAP dijelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki beban pembuktian, namun sebaliknya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa terletak pada pihak jaksa penuntut umum ;

 

  1. Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHPidana. Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut maka tentunya akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya untuk berbohong. Oleh karena itu, pada hakikatnya kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut disamakan dengan pengakuan yang didapat dengan menggunakan kekerasan in casu kekerasan psikis ;

 

  1. Bahwa sebagai pihak yang berstatus terdakwa walaupun dalam perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 183 ayat (3) KUHAP;

 

  1. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Mahkamah Agung memiliki pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana dalam hal mana dijelaskan bahwa  penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 ;

 

  1. Bahwa seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar alasan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila terdakwa berbohong. Hal ini tentunya bertentangan dan melanggar asas non self incrimination. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR dijelaskan sebagai berikut :

 

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantes, in full equality : (g). Not to be compelled to testify against himself or to confess guilty.”

 

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR tersebut bertujuan untuk melarang paksaan dalam bentuk apapun. Selain itu, diamnya tersangka atau terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan kesalahannya.

 

 

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Surat Dakwaan yang disusun berdasarkan BAP yang menggunakan Saksi Mahkota, maka sudah sepatutnya Dakwaan Penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PENUTUP

 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

 

  1. 1.       Menerima keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

 

  1. 2.       Menyatakan Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara pidana No.35/Pid.B/ 2012/PN.BTM., batal demi hukum, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

 

  1. 3.       Membebankan biaya perkara pada Negara.

 

Majelis Hakim yang terhormat, sebelum kami menutup nota keberatan ini, ijinkan kami untuk menyampaikan suatu frase dari William Shakespeare dalam lakon ”HAMLET” yang kami jadikan inspirasi dalam pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa yaitu, ”I will find where truth is hid, though it were hid indeed, within the centre”.

 

Kita bertindak hukum dan berbicara hukum, oleh karena itu : mari kita temukan kebenaran yang tersembunyi, sekalipun kebenaran itu tersembunyi di tengah kegelapan .

 

Demikian Nota Keberatan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan dikabulkannya keberatan ini kami ucapkan terima kasih

 

Hormat Kami,

Tim Penasihat Hukum Terdakwa

 

 

 

HOTMA P.D. SITOMPOEL, S.H., M.Hum.                  DR. TOMMY SIHOTANG, S.H., LL.M             

 

 

DION Y. PONGKOR, S.H.                                            LINDUNG P. SIHOMBING, S.H.                                 

 

 

GLORIA TAMBA, S.H.                                                 SUTAN J. SIREGAR, S.H, M.H

 

 

 

ADE TRINI HARTATY, S.H, M.H                                  TREDI WIBISAKA, S.H.

 

6 Comments to "Eksepsi Pembelaan terhadap AKBP Mindo Tampubolon"

  1. Narto siahaan says:

    Tindak lanjuti masalah ini bnar2 ,jgn gara2 segelintir uang mafia hukum akan memenangkan perkara,itu lebih jahat dari pada cacat permanen dibidang hukum, harapan saya bg mindo brsih dari dakwaan

  2. Basmen Tambun says:

    Dear All

    Ini Saya ungkapkan dari lubuk hati yang paling dalam.
    Awalnya saya membaca, mengikuti berita pembunuhan ini di Koran dan Internet, tentang keterlibatan Mindo Tampubolon dalam pembunuhan Putri Mega Umboh, sekitar bulan September 2011.
    Dari berita-berita koran & internet yang saya baca sejak September 2011, Secara akal sehat, saya percaya bahwa 75% AKBP Mindo Tampubolon mungkin terlibat dalam pembunuhan Istrinya tersebut, Bahkan sempat berfikir dlm hati, Perwira yang tdk punya otak harus dihukum sesuai dengan Hukum yg berlaku…
    Tapi dalam hati kecil, muncul juga tanda tanya besar, kok sampai sebodoh itu seorang Perwira Polri yang lagi naik daun dalam bertindak ya? Logika sederhananya, apa untungnya buat Mindo melakukan itu, apalagi dengan cara bodoh seperti itu?
    Kalau memang benar ikut terlibat apalagi sampai jadi otak pelakunya? Bodoh benar AKBP Mindo Tampubolon ini. kayaknya ga mungkin… itu terlalu bodoh, tidak masuk akal sehat.., tapi setelah di ikuti dari berita-berita mungkin juga…

    Tetapi kemudian seiring dengan waktu, setelah saya ikuti beritanya setiap hari & saya aksess setiap hari secara terus-menerus saya ikuti dengan seksama dari Internet, berita koran, TV & Nara sumber lainya, termasuk berita sejumlah saksi-saksi dipersidangan, kelihatan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam tuduhan keterlibatan AKBP Mindo Tampubolon kasus pembunuhan tersebut (Lebih masuk logika kalau kasus ini benar-benar di Rekayasa).
    Setelah mengikuti terus..,

    Saya pribadi yakin dan percaya, bahwa 100% AKBP Mindo Tampubolon tidak terlibat dalam pembunuhan ini.

  3. Fernando says:

    Ujang adalah residivis. Ini adalah pembunuhan ketiga yang dilakukannya. Yang pertama di Garut, yang kedua di Lampung. Pembunuh berdarah dingin! Ujang harus dihukum mati sebelum ada korban berikutnya!
    Ujang berbohong bersaksi disuruh Mindo agar menghindari hukuman mati…
    Juga karena direkayasa Kombes Wibowo yang menunggangi peristiwa pembunuhan ini supaya Mindo disingkirkan dari kepolisian…

  4. fernando.btm@gmail.com says:

    Buat : seluruh pembaca.. Hatiku berbicara, bahwa pelaku peristiwa ini benar Gunawan dan roslah pelakunya dan tidak ada keterlibatan kepada saudara mindo tampubolon, ttg semua yang yang telah saya simak keterangan yang mereka berdua sampaikan adalah kebohongan, Alasan – Alasan :
    1. Tidak logika/ sangat tdk masuk akal kalau mindo menawarkan pekerjaan yang beresiko tinggi terhadap orang yang belum kenal apalagi baru pertamakali bertemu, knp tidak sama pembunuh bayaran sj kalau memang ada keinginan yang tidak baik.
    2. Masalah ATM sdr Mindo, logika tidak kalau mindo memberikan sekaligus 3 ATM kalaupun ada perjanjian transfer via rekening… buat apa sampai 3 rekening….. emangnya miliaran rupiah apah….pada kejadian itu saya yakin ujang memaksa si korban untuk memberikan nomor PIN ATM tersebut dan akhirnya si korban dibunuh. makanya teman kalau ujang…. kalau kasi keterangan yang logika dong….. dari dulu sudah ku bilang… jangan membunuh..membunuh pula kau… matilah kau Uja…ng..

    2.

  5. ella says:

    saya tidak kenal siapa mindo dan siapa ujang dan rosma tapi saya selalu mengikuti berita ttg keterlibatan mindo dari awal saya sudah tidak percaya dan tidak yakin klo mindo terlibat. saya yakin mindo akan dapat kemenangan.amin3x

  6. ella says:

    MINDO harus menang……..sabar pak MINDO bintang terang ada di depan anda …dan kesya akan kembali mendapatkan kasih sayang dari anda.dan saya menunggu berita ujang yang KESURUPAN he he he he….. dan hati2 buat MR.B TAKUT UJANG BERPALING KEPADA ANDA.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Mindo Tampubolon Website